Jakarta, DigoID-Jadi, nih, Dandhy Dwi Laksono, sutradara yang ngelahirin film "Dirty Vote", dia ceritain kenapa dia ngebuat dan ngelepasin filmnya pas awal masa tenang Pemilu dan Pilpres. Mungkin mas Dandhy, punya alasan jelas nih, bro. Dia pengen filmnya jadi bekal buat anak muda sebelum nyoblos di tanggal 14 Februari 2024 lusa.

Sutradara Dirty Vote

Gue rasa, menurut Dandhy, film ini nggak cuma buat nonton seru-seruan aja, tapi lebih ke arah ngasih edukasi gitu buat kita-kita semua. Dia mau kita semua paham betapa pentingnya proses pemilihan umum dan ikutan dalam demokrasi. Jadi, nonton filmnya bukan cuma buat hiburan.

"Seyogyanya Dirty Vote akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu.

Diharapkan 3 hari yang krusial menuju hari pemilihan, film ini akan mengedukasi publik serta banyak ruang dan forum diskusi yang digelar," kata Dandhy dikemas dari detik, Minggu, 11 Februari 2024.

Dia berharap kita semua, dari semua lapisan masyarakat, bisa lupain dulu dukungan politik kita ke calon presiden atau wakil presiden. Nah, di momen ini, dia pengen kita semua buka pikiran dan hati buat nonton dokumenter ini secara fair.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres. Tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," ujar Dandhy. 

Jadi, gak usah mikirin partai atau siapa yang kita dukung dulu, guys. Yang penting, kita semua nonton film ini dengan pikiran yang terbuka dan jadi warga negara yang pinter.

Trending Dimana-mana!

Dari pantauan tim Digo.id, topik pembicaraan film dokumenter Dirty Vote masih trending di media sosial tersebut hingga Senin siang, 12 Februari 2024. Lebih dari 516 ribu unggahan yang menyebut soal film Dirty Vote di platform X atau yang dulunya dikenal Twitter. Film ini juga di kanal youtube officialnya, sudah ditonton sampai 4,1 juta views lebih!

Terpantau banyak juga tokoh publik yang juga turut mengomentari soal film Dirty Vote.

Sebagian besar memberikan apresiasi atas hadirnya film dokumenter ini, namun tak sedikit juga yang menyebut film ini hanya untuk menjatuhkan salah satu paslon tertentu.

Karena jadi trending, banyak netizen yang belum menonton jadi makin penasaran dan tertarik untuk segera menonton.

Isu Potensi Kecurangan Pemilu 2024

Film dokumenter itu bener-bener menggali isu-isu serius tentang potensi kecurangan dalam Pemilu dan Pilpres 2024. Serius, guys, ini jadi makin penting banget buat kita semua buat nyimak.

Filmnya pertama kali tayang di kanal rumah produksi WatchDoc di YouTube pada 11 Februari 2024, pas jam 11.00 WIB, pas hari pertama masa tenang Pemilu. Dan lo tau gak, di film itu ada 3 pakar hukum tata negara yang bener-bener ngasih pencerahan. Mereka namanya Feri Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar. Ketiganya pada bener-bener ngejelasin tentang penyimpangan yang mungkin terjadi dalam proses Pemilu di Indonesia yang katanya berdemokrasi ini.

Pembuatan film Dirty Vote itu hasil kolaborasi dari berbagai lembaga sipil, guys. Kata Ketua Umum Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ) yang juga jadi produsernya, Joni Aswira, film dokumenter ini bener-bener ngejadiin hasil riset tentang kecurangan dalam Pemilu jadi kenyataan.

Biaya Produksi Dari Mana?

Biaya produksi film Dirty Vote kumpul-kumpul dari berbagai sumber, mulai dari dana crowdfunding, sumbangan individu, sampe lembaga. Jadi, bener-bener patungan, nih!

“Biayanya patungan. Selain itu Dirty Vote juga digarap dalam waktu yang pendek sekali sekitar dua minggu, mulai dari proses riset, produksi, penyuntingan, hingga rilis. Bahkan lebih singkat dari penggarapan End Game KPK (2021),” kata Joni.

Dalam waktu yang super singkat, mereka bisa ngehasilin film ‘Horor’ kayak gini. Ini jelas bukti bahwa kerja sama dan semangat gotong royong bener-bener bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, guys!

Banyak juga lembaga yang berkolaborasi dalam film itu adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI, WatchDoc.

Bintang Film Dirty Vote

Tiga orang pakar hukum tata negara menjadi bintang utama dari film dokumenter Dirty Vote yang mengungkap dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Tiga orang pakar hukum tata negara itu yakni pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera Bivitri Susanti, akademisi hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar dan akademisi hukum sekaligus Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari. 

1. Bivitri Susanti

Bivitri Susanti Bivitri, atau akrab disapa Bibip, merupakan seorang pengajar di STH Indonesia Jentera, punya pengalaman keren di luar negeri nih! Dia sempat jadi research fellow di Harvard Kennedy School of Government tahun 2013-2014, trus jadi visiting fellow di Australian National University School of Regulation and Global Governance tahun 2016, dan juga jadi visiting professor di University of Tokyo, Jepang tahun 2018.

Nggak cuma itu, dia juga sering nulis di berbagai tempat. Dia dapat Anugerah Konstitusi M. Yamin dari Pusat Studi Konstitusi Unand dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) sebagai Pemikir Muda Hukum Tata Negara tahun 2018.

Bibip tuh aktif banget dalam bikin hukum lebih kekinian, dari mulai konsep sampai langkah nyata. Dia udah ngaruhin kebijakan langsung sejak tahun 1999 lho! Trus yang terbaru, dia masuk dalam Tim Percepatan Reformasi Hukum bikinan Mantan Menko Polhukam Mahfud Md tahun 2023. Dia jadi bagian dari Kelompok Kerja Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan. Keren kan!

3. Zainal Arifin Mochtar

Nah, bro, kemudian ada Uceng, dia emang keren abis! dikenal sebagai doktor dari Fakultas Hukum UGM sejak tahun 2012. Sebelumnya, dia juga lulus S1 Ilmu Hukum di UGM dan S2 Ilmu Hukum di Universitas Northwestern, Chicago, Amerika Serikat.

Gak cuma jadi akademisi hukum tata negara, Uceng juga jadi peneliti di Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM. Skrg, dia juga jadi Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan dari tahun 2023 sampai 2026.

Uceng juga punya track record keren, bro. Dia pernah bantu pemerintah di berbagai jabatan, kayak di Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari 2015 sampai 2017; jadi Anggota Komisaris PT Pertamina EP dari 2016 sampai 2019; dia juga jadi Anggota Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia di tahun 2022. Dan yang seru, dia juga masuk kelompok kerja yang sama sama Bivitri dan Feri di Tim Percepatan Reformasi Hukum.