Jakarta, Digo.id – Pemilu 2024 di Indonesia menunjukkan perbedaan signifikan dengan pemilu sebelumnya, khususnya dari pemilu 2004 hingga pemilu 2019. Kris Budihardjo mencatat bahwa masyarakat pada periode tersebut sangat ramai, bahkan beberapa kejadian kerusuhan terjadi, seperti yang terjadi pada pemilu 2004, 2009, 2014, dan puncaknya pada pemilu 2019 yang dianggap sebagai pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia.

Menurut Kris Budihardjo, salah satu penyebab ketegangan dalam pemilu sebelumnya adalah adanya kampanye identitas dan isu-isu agama. Hal ini membawa dampak negatif dan mengakibatkan konflik di tengah masyarakat. Pemilu 2019, sebagai titik puncaknya, diwarnai oleh ketegangan yang meresahkan.

Namun, Kris Budihardjo menyoroti perubahan positif pada Pemilu 2024. Ia mengamati bahwa masyarakat belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya, menciptakan suasana yang damai. Sampai saat ini, belum terlihat adanya kerumunan atau kejadian yang menciptakan ketegangan di jalan-jalan.

Pemilu 2024 diwarnai oleh damainya proses pemilihan, menunjukkan perkembangan positif dalam partisipasi masyarakat. Hal ini berbeda dengan pemilu sebelumnya, di mana kerumunan massa sering terjadi di jalanan.

Perubahan ini memberikan harapan bahwa Pemilu 2024 dapat menjadi contoh positif bagi demokrasi Indonesia. Suasana damai yang tercipta menjadi kontrast dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang lebih tegang. Kris Budihardjo berharap bahwa pemilu kali ini akan menjadi tonggak penting dalam memajukan demokrasi tanah air.

Kris Budihardjo, seorang tokoh yang juga mengomentari fenomena pemilu, memberikan pandangan uniknya terkait perbedaan antara pemilu sebelumnya dan Pemilu 2024. Dalam komentarnya, Kris Budihardjo menyoroti transformasi signifikan yang terjadi selama lima kali pemilihan umum langsung sebelumnya.

Menurut Kris Budihardjo, pada pemilu awal, peran partai politik sangat dominan, terutama dalam konteks pemilihan anggota legislatif yang lebih bersifat etnis. Pemilihan suku menjadi ciri khas, dengan partai politik memiliki pengaruh kuat dalam membentuk kebijakan. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan mendasar dalam sistem politik Indonesia.

"Transisi dari pemilihan suku menjadi pemilihan umum DPR adalah langkah penting menuju inklusivitas dan representasi yang lebih luas," ucap Kris Budihardjo. Menurutnya, perubahan ini menandai peran lebih aktif partai politik dalam menentukan arah politik nasional melalui pemilihan umum.

Pemilu 2024 juga menunjukkan perubahan dalam keterlibatan langsung Indonesia dalam pemilihan umum presiden dan DPR. Kris Budihardjo mencatat bahwa sebelumnya, pemilihan presiden dan DPR dilaksanakan terpisah, tetapi kini keduanya berbarengan, menciptakan dinamika politik yang lebih kompleks dan terintegrasi.

Lebih lanjut, Kris Budihardjo memberikan sorotan pada fenomena Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan September 2024. Ia melihat momen ini sebagai langkah maju dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal, dengan 37 provinsi bersaing untuk mencalonkan gubernur dan anggota DPRD.

Meski mengakui kemajuan positif dalam Pemilu 2024, Kris Budihardjo juga menyoroti keberlangsungan lingkungan politik yang damai. Menurutnya, keberhasilan pemilu tidak hanya tanggung jawab pemimpin politik tetapi juga kewajiban bersama warga negara.

Dalam menghadapi Pemilu 2024, Kris Budihardjo mengingatkan pentingnya partisipasi aktif dan pengetahuan politik, terutama bagi kaum muda. Ia berharap agar pemilu kali ini menciptakan keberagaman, inklusivitas, dan suasana damai, menjadikannya sebagai tonggak positif dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Kris Budihardjo menutup komentarnya dengan harapan bahwa Pemilu 2024 akan menjadi momentum penting bagi kemajuan demokrasi Indonesia dan bahwa partisipasi masyarakat akan menjadi kekuatan positif dalam pembangunan politik tanah air.

(uc/khn).