Kabupaten Bandung Jadi Satu-satunya Pemkab di Indonesia yang Ikut Program ASN Berintegritas KPK

DigoID, - Pemerintah Kabupaten Bandung terpilih sebagai satu dari delapan instansi dan pemerintah daerah yang masuk Implementasi Tahap I Program E-Learning Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas Tahun 2026 yang diluncurkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/6/2026).

Menariknya, Kabupaten Bandung menjadi satu-satunya pemerintah kabupaten di Indonesia yang dipercaya mengikuti tahap awal program nasional tersebut.

Program E-Learning ASN Berintegritas diluncurkan di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat. Peluncuran dihadiri Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Kepala LAN Muhammad Taufiq, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, serta sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Bandung Dadang Supriatna.

Program ini merupakan kolaborasi KPK, Kementerian PAN-RB, BKN, dan LAN untuk memperkuat pencegahan korupsi melalui sistem pembelajaran digital yang ditujukan bagi ASN.

Selain Kabupaten Bandung, tujuh peserta implementasi tahap pertama lainnya adalah Mahkamah Konstitusi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kepegawaian Negara, Badan Karantina Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Kota Tangerang.

Masuknya Kabupaten Bandung dalam daftar tersebut dinilai menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan budaya kerja yang berintegritas.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menyebut program tersebut sejalan dengan langkah Pemkab Bandung dalam meningkatkan kualitas aparatur sekaligus memperkuat pemerintahan yang bersih.

“Program ini menjadi momentum penting untuk terus menanamkan nilai-nilai integritas kepada seluruh ASN. Dengan pemanfaatan teknologi pembelajaran digital, diharapkan budaya antikorupsi semakin mengakar dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Dadang.

Melalui program ini, ASN akan mendapatkan pembelajaran berbasis digital yang dirancang untuk memperkuat pemahaman mengenai integritas, etika pelayanan publik, dan pencegahan korupsi secara berkelanjutan.

Keikutsertaan Kabupaten Bandung pada tahap awal juga membuka peluang bagi daerah tersebut menjadi salah satu model penerapan budaya antikorupsi di tingkat pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional di tengah tuntutan masyarakat terhadap birokrasi yang bersih dan responsif.