Bandung, 17 Mei 2026, — Isu liar soal perubahan nama Provinsi Jawa Barat mendadak meledak di media sosial usai kirab budaya Mahkota Binokasih digelar dalam rangka Milangkala Tatar Sunda.

Narasi bahwa “Jawa Barat akan diganti menjadi Tatar Sunda” menyebar cepat dan memicu perdebatan panas di ruang publik.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya turun tangan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Mas Adi Komar, menegaskan perayaan Hari Tatar Sunda sama sekali tidak berkaitan dengan perubahan nama provinsi ataupun upaya mengganti identitas administratif Jawa Barat.

“Tidak ada yang mengarah ke sana. Nama Provinsi Jawa Barat tetap ada dalam undang-undang,” tegas Adi, Minggu 17 Mei 2026.

Pernyataan itu sekaligus membantah spekulasi yang berkembang setelah Mahkota Binokasih yang merupakan simbol warisan Kerajaan Sunda, diarak ke sejumlah daerah di Jawa Barat dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda.

Di media sosial, sejumlah unggahan bahkan menyebut kirab budaya itu sebagai “kode politik identitas baru”. Ada pula yang mengaitkannya dengan upaya menghapus istilah Jawa Barat dan menggantinya menjadi Tatar Sunda. Narasi tersebut membuat polemik cepat membesar.

Namun Adi memastikan, istilah “Tatar Sunda” yang digunakan dalam peringatan tersebut murni berada dalam konteks sejarah dan kebudayaan Sunda, bukan menyentuh ranah pemerintahan ataupun administrasi negara.

“Untuk saat ini, Milangkala Tatar Sunda unsur utamanya budaya dan teritorial historis. Bicara tentang kerajaan Sunda dan warisan kesundaan. Jadi tidak berkaitan dengan wilayah administratif,” katanya.

Penegasan itu penting karena perdebatan di publik mulai melebar. Sebagian warganet mempertanyakan dasar hukum peringatan Hari Tatar Sunda, sementara lainnya menganggap pemerintah sedang memainkan simbol budaya secara berlebihan.

Adi menjelaskan, penetapan Hari dan Milangkala Tatar Sunda bukan keputusan dadakan.

Pemerintah telah melakukan kajian akademis bersama para ahli sejarah dan budayawan sebelum akhirnya ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

“Di awal ada kajian akademis oleh akademisi. Milangkala Tatar Sunda ini mengangkat historis kesundaan, dan sudah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur untuk tanggal 18 Mei,” ujarnya.

Momentum ini, kata dia, justru dimaksudkan untuk membangkitkan kembali kesadaran masyarakat terhadap akar sejarah Sunda yang berkembang ratusan tahun di wilayah Jawa Barat.

Di tengah derasnya modernisasi, Pemprov Jabar menilai identitas budaya Sunda perlu terus dihidupkan agar tidak hilang ditelan zaman.

Karena itu, simbol-simbol sejarah seperti Mahkota Binokasih diangkat kembali ke ruang publik.

Mahkota Binokasih sendiri bukan benda biasa. Mahkota itu dikenal sebagai simbol kebesaran kerajaan Sunda yang sarat nilai historis dan spiritual. Saat diarak, antusiasme masyarakat di sejumlah daerah terlihat tinggi.

Ribuan warga memadati jalur kirab, mengenakan pakaian adat dan menyambut rombongan budaya.

Tetapi di saat bersamaan, kemunculan simbol besar itu justru memantik tafsir politik di media sosial.

Adi meminta masyarakat tidak terjebak disinformasi yang memelintir makna kegiatan budaya menjadi isu administratif atau politik.

Ia kembali menegaskan, Hari Jadi Provinsi Jawa Barat tetap diperingati setiap 19 Agustus sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Tetap ada ketentuan yang mengaturnya. Jadi Hari Jadi Jawa Barat tetap 19 Agustus,” katanya.

Meski begitu, Adi mengakui pemerintah masih membuka ruang kajian lanjutan terkait penguatan sejarah dan identitas budaya Sunda di masa mendatang.

“Untuk tahun depan mungkin menunggu kajian lebih lanjut,” ujarnya.