Heboh! Disebut 114 Pegawai Kena Mutasi-Demosi di Era Menteri PU Dody Hanggodo, Daftarnya Viral di Media Sosial

DigoID, - Jagat media sosial diramaikan dengan beredarnya daftar yang menyebut sebanyak 114 pegawai Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami mutasi dan demosi selama masa kepemimpinan Menteri PU Dody Hanggodo, sejak Oktober 2024 hingga Juni 2026.

Unggahan tersebut memicu perdebatan publik. Sebagian mempertanyakan alasan di balik gelombang mutasi itu, sementara yang lain menilai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pembenahan birokrasi di lingkungan Kementerian PU.

Dalam daftar yang beredar luas, mutasi dan demosi disebut terjadi hampir di seluruh unit kerja strategis kementerian. Jumlah terbanyak berasal dari Sekretariat Jenderal (Setjen) dengan 30 pegawai, disusul Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) sebanyak 29 pegawai dan Direktorat Jenderal Bina Marga sebanyak 25 pegawai.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya tercatat sebanyak sembilan pegawai, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (Ditjen PS) enam pegawai, Bina Konstruksi (Binkon) enam pegawai, Inspektorat Jenderal (Itjen) empat pegawai, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dua pegawai, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dua pegawai, serta Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI) satu pegawai.

Rincian yang beredar di media sosial tersebut adalah sebagai berikut:

• Ditjen Sumber Daya Air: 29 pegawai

• Ditjen Bina Marga: 25 pegawai

• Sekretariat Jenderal: 30 pegawai

• Ditjen Cipta Karya: 9 pegawai

• Ditjen Prasarana Strategis: 6 pegawai

• Bina Konstruksi: 6 pegawai

• Inspektorat Jenderal: 4 pegawai

• BPIW: 2 pegawai

• BPSDM: 2 pegawai

• DJPI: 1 pegawai

Hingga informasi ini beredar luas, belum terdapat penjelasan resmi dari Kementerian PU mengenai daftar tersebut, termasuk apakah seluruh perpindahan jabatan itu merupakan bagian dari mutasi rutin organisasi, promosi, penataan birokrasi, atau berkaitan dengan evaluasi kinerja.

Viralnya informasi tersebut pun memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik. Sejumlah warganet mempertanyakan transparansi kebijakan kepegawaian di Kementerian PU, sementara lainnya meminta publik menunggu penjelasan resmi agar tidak menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.

Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak Kementerian Pekerjaan Umum terkait kebenaran daftar, alasan mutasi dan demosi, serta mekanisme yang digunakan dalam proses tersebut.