BANDUNG -- Forum Pengada Layanan (FPL) mengadakan diskusi media dan launching data kasus kekerasan seksual di Jabar, DKI, Banten, dan Kalimantan 2022 pada Jumat, 2 Desember 2022.

Kasus kekerasan seksual periode Januari-November 2022 yang tercatat oleh 10 lembaga anggota Forum Pengada Layanan (FPL) di Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Kalimantan mencapai angka 1510 kasus.

“Di satu sisi angka ini menggambarkan semakin banyaknya korban kekerasan  seksual yang berani untuk berbicara, melaporkan kasusnya dan mencari pertolongan dan keadilan. Namun di sisi lain dapat terlihat bahwa kekerasan seksual masih persoalan yang perlu ditangani secara serius,” ungkap Saadah, koordinator FPL Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Kalimatan.

Jumlah kumulatif kasus kekerasan seksual ini berbeda jika dikomparasikan dengan fakta jumlah kekerasan seksual yang terjadi di lapangan. Hal ini diakibatkan oleh beberapa alasan, salah satunya adalah keengganan dan ketakutan para korban serta keluarga untuk melaporkan kasusnya karena stigma yang dilekatkan pada korban. Banyak yang beranggapan bahwa kekerasan seksual adalah aib dan adanya ancaman dari pelaku.

“Minimnya akses informasi tentang lembaga penyedia layanan terutama di daerah-daerah, dan juga lambatnya proses hukum yang mengakibatkan korban menyerah dan tidak ingin melanjutkan proses hukumnya,” kata Saadah.

Kasus kekerasan seksual yang dialami korban mencakup seluruh jenis kekerasan seksual yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual masih tinggi, dari 1510 kasus, 90% kasus yang ditangani adalah perempuan dengan rentang usia 0-60 tahun.

“Ini juga untuk mengingatkan kita semua bahwa kasus kekerasan seksual tidak hanya perempuan, ada dari gender yang lain, tapi sebagian besar dari data yang masuk korbannya adalah perempuan,” kata Saadah

Jumlah kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang dilaporkan mencapai 518 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa minimnya ruang aman bagi korban termasuk di dunia digital.

Mayoritas pelaku adalah orang yang dikenal oleh korban, yang seharusnya bertanggung jawab memberikan perlindungan bagi korban. Seperti orang tua atau keluarga, dosen, guru, tokoh agama, hingga anggota aparat penegak hukum.

Saadah menuturkan bahwa mereka adalah orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada korban, tetapi ternyata menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Kemudian dalam hal penanganan dan penyelesaian kasus, FPL mencatat ada berbagai kendala atau hambatan, yang mengakibatkan korban belum bisa sepenuhnya mengakses hak-haknya atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan.

Sehubungan dengan hal itu, FPL memberikan rekomendasi kepada di antaranya  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Aparat Penegak Hukum, dan juga masyarakat luas.