DPR RI Soroti Haji 2026 di Jabar, Angka Jamaah Wafat Turun Jadi 48 Orang

DigoID, – Komisi VIII DPR RI mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 di Jawa Barat setelah angka jamaah yang wafat di Tanah Suci turun signifikan. Dari sekitar 70 orang pada musim haji sebelumnya, jumlahnya kini menjadi 48 orang.

Penilaian itu disampaikan saat Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Barat di Jalan Cimencrang, Kota Bandung, Rabu (8/7/2026). Kunjungan tersebut difokuskan untuk mengevaluasi pelaksanaan haji 2026 sekaligus menyiapkan perbaikan penyelenggaraan haji tahun depan.

Ketua Tim Kunjungan Komisi VIII DPR RI, , mengatakan Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang dinilai berhasil menerapkan kepatuhan terhadap syarat istitha'ah kesehatan. Capaian itu bahkan mendapat penghargaan.

"Jawa Barat menjadi contoh karena mendapatkan penghargaan dalam istitha'ah kesehatan. Evaluasi ini kami lakukan agar penyelenggaraan haji tahun depan bisa lebih baik lagi," kata Abidin.

Menurutnya, kepatuhan terhadap pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan berdampak langsung terhadap keselamatan jamaah selama berada di Arab Saudi.

"Data yang kami terima menunjukkan penurunannya cukup signifikan. Tahun sebelumnya hampir 70 jamaah wafat, sekarang menjadi 48 orang. Ini menjadi salah satu prestasi karena mampu menjalankan kepatuhan terhadap istitha'ah kesehatan," ujarnya.

Selain menyoroti aspek kesehatan, Komisi VIII juga meminta penataan embarkasi haji di Jawa Barat diperbaiki. DPR mendorong agar calon jamaah diberangkatkan dari embarkasi yang paling dekat dengan domisilinya, baik melalui Embarkasi Kertajati maupun Bekasi.

Menurut Abidin, pola itu akan mengurangi perjalanan darat yang terlalu jauh sehingga lebih efisien dan nyaman bagi jamaah.

"Kabupaten-kabupaten nanti akan disimulasikan sesuai kedekatan dengan embarkasi. Jangan sampai jamaah yang dekat Bekasi justru berangkat dari Kertajati," katanya.

Di sisi lain, Abidin mengakui Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk masih menghadapi tantangan pemenuhan sumber daya manusia. Namun, proses rekrutmen disebut masih berlangsung.

"Semua kelembagaan, personel, dan SDM dari pusat sampai kanwil serta kabupaten/kota diharapkan bisa terselesaikan tahun ini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Barat, Boy Hari Novian, mengatakan apresiasi dari DPR menjadi dorongan agar kualitas pelayanan jamaah terus ditingkatkan.

Menurut Boy, keberhasilan menekan angka kematian jamaah tidak lepas dari kolaborasi lintas instansi, terutama dengan Dinas Kesehatan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

"Kami membuat tim bersama yang melibatkan Kementerian Haji, Dinas Kesehatan, dan tokoh masyarakat. Ketika ada jamaah yang dinyatakan tidak memenuhi syarat istitha'ah, semuanya ikut memberikan penjelasan sehingga keputusan itu bisa dipahami," katanya.

Ia mengakui penetapan status tidak memenuhi syarat kesehatan kerap menjadi persoalan karena banyak calon jamaah telah menunggu antrean bertahun-tahun. Namun melalui pendekatan tersebut, tingkat penolakan dari jamaah dapat ditekan.

"Alhamdulillah tidak banyak jamaah yang komplain ketika dinyatakan tidak istitha'ah. Mereka bisa memahami karena proses penjelasannya dilakukan bersama," ujar Boy.