Di Balik Polemik PSDKU Unpad, PSI: Bupati Sedang Menata Pendidikan dan Menyehatkan Fiskal Daerah

DigoID, - Polemik mengenai kuota lokal Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Padjadjaran (Unpad) mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Pangandaran. PSI menilai langkah Bupati Pangandaran Citra Pitriyami bukan semata-mata menyangkut penerimaan mahasiswa, tetapi merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas pendidikan sekaligus membenahi kondisi keuangan daerah.

Ketua DPD PSI Kabupaten Pangandaran, Ir. Yayan Sugiyantoro, mengatakan keberadaan kuota afirmasi bagi putra daerah memang penting untuk memperluas akses pendidikan tinggi. Namun, menurutnya, afirmasi tidak boleh mengesampingkan kesiapan akademik calon mahasiswa.

"Kesempatan bagi putra daerah harus tetap diperjuangkan. Tetapi yang lebih penting adalah memastikan mereka benar-benar siap mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi. Jangan sampai mereka diterima, tetapi kemudian mengalami kesulitan karena belum memenuhi kesiapan akademik yang dibutuhkan," ujar Yayan.

Ia menegaskan, Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) memiliki standar akademik yang wajib dipertahankan. Standar tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari komitmen perguruan tinggi dalam menjaga kualitas lulusan.

"Sebagai PTN-BH, Unpad tentu memiliki standar minimal bagi setiap calon mahasiswa yang diterima. Standar itu harus dihormati karena menjadi bagian dari upaya menjaga mutu pendidikan tinggi. Solusi terbaik bukan menurunkan standar, tetapi meningkatkan kualitas calon mahasiswa agar mampu memenuhi standar tersebut," katanya.

Karena itu, PSI mendukung gagasan Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk memberikan pembinaan dan bimbingan belajar kepada siswa sebelum mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi. Langkah tersebut dinilai lebih berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibanding sekadar mengejar pemenuhan kuota.

Menurut Yayan, polemik PSDKU Unpad juga perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas. Saat ini, kata dia, Pemerintah Kabupaten Pangandaran sedang fokus melakukan penataan administrasi pemerintahan dan pemulihan kondisi fiskal yang masih dipengaruhi berbagai kewajiban dari periode sebelumnya.

"Kami melihat Ibu Bupati sedang mengambil keputusan-keputusan yang mungkin tidak populer, tetapi penting bagi keberlangsungan pembangunan daerah. Penertiban administrasi keuangan, penyelesaian berbagai beban masa lalu, serta evaluasi terhadap pengeluaran yang belum menjadi prioritas merupakan langkah yang diperlukan agar keuangan daerah kembali sehat," ucapnya.

PSI juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pangandaran meningkatkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Capaian WTP menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah. Ini menjadi bukti bahwa upaya pembenahan administrasi dan disiplin pengelolaan APBD mulai memberikan hasil positif. Tentu keberhasilan ini harus terus dijaga dan ditingkatkan," kata Yayan.

Ia menambahkan, keberanian pemerintah melakukan efisiensi terhadap belanja yang belum mendesak akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi program-program prioritas, terutama peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial.

Di akhir pernyataannya, Yayan mengajak masyarakat melihat persoalan kuota PSDKU Unpad secara objektif.

"Tujuan akhirnya bukan sekadar memperbanyak mahasiswa asal Pangandaran yang diterima di perguruan tinggi, tetapi bagaimana mereka mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik dan menjadi sumber daya manusia yang unggul. Bersamaan dengan itu, daerah juga membutuhkan fondasi fiskal yang sehat agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan," pungkasnya.