BANDUNG -- Bus Rapid Transit (BRT) menjadi salah satu moda transportasi baru di Bandung Raya yang akan beroperasi pada 2024. Seluruhnya ada tiga moda transportasi yang akan dikembangkan yaitu Bus Rapid Transit (BRT),  Light Rail Transit (LRT), dan Cable Car.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dadang Darmawan mengatakan untuk menerapkan mode transportasi BRT, ada delapan bus bekas pakai G20 yang diuji coba. Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) menguji coba bus listrik untuk trayek Trans Metro Pasundan jurusan Dago–Leuwi Panjang.

"Itu sebetulnya uji coba bus yang listrik, ada delapan unit itu ex bus G20 jadi kita dari kementrian melalui bptd itu menguji coba bus listrik untuk trayeknya Trans Metro Pasundan yang Dago Leuwi Panjang, tapi itu tidak menambah armada jadi ada beberapa TMP yang ditarik kemudian diganti dengan bus listrik itu," ujar Dadang di Balai Kota Bandung, Senin, 26 Desember 2022.

Dadang mengatakan konsep rencana modal ketiga mode transportasi tersebut tidak terlepas dari sejarah cekungan Kota Bandung. Dadang mengatakan dahulu Kota Bandung direncanakan dihuni oleh 300 ribu jiwa hingga sekarang sudah mencapai 2,4 juta jiwa.

"Kemarin pak Gubernur menyampaikan bahwa konsep rencana modal ketiga mode transportasi itu karena tidak terlepas dari sejarah dibangunnya Cekungan Bandung atau Bandung lah khususnya, Kota Bandung itu kan dulu dirancanakan kota yang untuk dihuni oleh 300 ribu penduduk sekarang sudah 2,4 juta kalo siang bisa 2,6 juta," lanjut Dadang.

Karakter jalan di Kota Bandung menurut Dadang lebih sempit dibandingkan jalan di Surabaya atau Semarang. Maka dari itu, untuk jalan yang relatif flat menggunakan BRT, kemudian untuk antar kota menggunakan LRT, dan untuk jalan dengan kontur berbukit-bukit menggunakan cable car.

"Karakteristik jalan jalan di Kota Bandung itu lebih sempit tidak lebar seperti di Surabaya atau Semarang itu lebih lebar dan konturnya juga karena berbukit maka itu tadi, untuk yang relatif jalannya flat itu pake yang BRT, kemudian untuk yang antar kota nya itu pake LRT, kemudian untuk yang konturnya berbukit bukit itu pake cable car," ujar Dadang.

Dadang menambahkan, ketiga konsep tersebut ada proporsi tanggung jawab dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kota atau Kabupaten. Provinsi secara infrastruktur dan operasional proporsinya sebesar 50 persen, sedangkan Kota Bandung sendiri sebesar 80 persen.

"Untuk tiga konsep itu ada proporsi tanggung jawab Pemerintah Pusat apa? Provinsinya apa? Kemudian Kota Kabupaten seperti apa? Kemarin untuk BRT itu kan 50 sekian persen untuk infrastruktur dan operasionalnya oleh provinsi," ujar Dadang.

"Kota Bandung ini memang BRT itu mungkin 80 persen dari koridor yang nanti dibangun, maka di banding Kota atau Kabupaten lain, Kota Bandung proporsinya lebih besar. Kemarin Kota Cimahi 30 persen lebih, Bandung Barat itu di bawah sepuluh persen," tutup Dadang.