22 Stadion di Indonesia Selesai Diaudit, Presiden Jokowi Temukan Ada 5 Stadion Rusak Berat

Sabtu, 25 Februari 2023 15:39

Reporter : Rubby Jovan Primananda

top-news

Presiden saat meninjau Kawasan 1B, Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Jumat, 24 Februari 2023. (Dok. PSSI)

KAB. PENAJAM PASER UTARA— Presiden Joko Widodo menyebut telah mengaudit dan mengevaluasi 22 stadion sepak bola di Indonesia oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).



Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam keterangannya saat meninjau Kawasan 1B, Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Jumat, 24 Februari 2023.


“Dan sesuai dengan perintah saya kepada Menteri PU untuk mengaudit stadion sepak bola kita, ada 22 stadion,” ujar Presiden dikutip dari laman resmi PSSI. 


Presiden Jokowi menuturkan bahwa 22 stadion tersebut merupakan stadion yang memiliki risiko tinggi untuk penyelenggaraan Liga Satu, Liga Dua, dan Piala Dunia U-20 pada tahun 2023.


“22 stadion dengan kapasitas kurang lebih 20 ribu penonton dengan risiko tinggi selama Liga Satu dan Liga Dua dan juga untuk Piala Dunia U-20 tahun 2023,” jelasnya.


Dari hasil audit dan evaluasi tersebut, Kepala Negara menjelaskan terdapat 5 stadion yang dinilai rusak berat sehingga 4 di antaranya perlu direhabilitasi dan 1 stadion perlu dibongkar.


“Kemudian 13 stadion rusak sedang perlu direnovasi, dan 4 stadion rusak ringan perlu direnovasi ringan,” ungkapny.


Adapun untuk Stadion Kanjuruhan, dirinya mengatakan, bahwa saat ini masih sedang dalam tahap perencanaan ulang.


“Ini baru dalam proses redesign untuk rehabilitasi totalnya,” pungkasnya.


Redaktur : Dinni Kamilani

TOP NEWS

Berita Terkait


pusat-data-nasional-kena-sabotase-netizen-peringatkan-rencana-teror

Pusat Data Nasional Kena Sabotase, Netizen Peringatkan Rencana Teror!

Alfons Tanujaya bilang kalau Kemenkominfo sama BSSN tuh harusnya dipimpin sama orang yang bener-bene...

kapolda-sumbar-bantah-afif-meninggal-dianiaya-polisi-pihak-yang-viralkan-langsung-dicari

Kapolda Sumbar Bantah Afif Meninggal Dianiaya Polisi, Pihak Yang Viralkan Langsung Dicari!

Kapolda Sumbar, Irjen Suharyono, membantah jika Afif Maulana (13), seorang siswa SMP meninggal karen...

hbd-jokowi-kepuasan-publik-sebesar-756-persen-jadi-kado-spesial

HBD Jokowi! Kepuasan Publik Sebesar 75,6 Persen Jadi Kado Spesial

Hari ini ada yang spesial banget nih, Presiden Jokowi ulang tahun yang ke-63

misi-putin-satukan-aliansi-sampai-ke-vietnam-amerika-serikat-dan-nato-meradang

Misi Putin Satukan Aliansi Sampai ke Vietnam, Amerika Serikat dan NATO Meradang!

Vladimir Putin, baru aja mendarat di Vietnam sekaligus jadi destinasi terakhir dalam tur Asia-nya

dicecar-habis-oleh-kpk-hingga-minta-ganti-penyidik-kusnadi-mengaku-pernah-bertemu-harun-masiku

Dicecar Habis Oleh KPK Hingga Minta Ganti Penyidik, Kusnadi Mengaku Pernah Bertemu Harun Masiku

Sudah lebih dari seminggu setelah KPK bilang telah tahu posisi Harun Masiku, staf Hasto dicecar oleh...

ketua-pbnu-jawab-kritik-cak-imin-soal-fasilitas-jamaah-haji-dari-indonesia

Ketua PBNU Jawab Kritik Cak Imin Soal Fasilitas Jamaah Haji Dari Indonesia

Gus Fahrur bilang kalau pelayanan haji 2024 oleh Kementerian Agama udah lebih bagus dan juga angka k...

ada-kelompok-masyarakat-miskin-baru-karena-judi-online-mereka-berhak-dapat-bansos

Ada Kelompok Masyarakat Miskin Baru Karena Judi Online, Mereka Berhak Dapat Bansos?

Menteri PMK, Muhadjir Effendy memasukkan nama-nama korban judi online ke dalam Data Terpadu Kesejaht...

setidaknya-sudah-ada-37202-nyawa-menghilang-akibat-agresi-israel-pbb-bilang-ini-salah-hamas

Setidaknya Sudah Ada 37.202 Nyawa Menghilang Akibat Agresi Israel, PBB Bilang Ini Salah Hamas

COI anggap Israel berupaya memusnahkan Gaza dengan korban 37.202 nyawa telah menghilang namun PBB be...

nadiem-makarim-minta-kenaikan-anggaran-sebesar-25-triliun-dpr-pertanyakan-dana-daerah-untuk-apa

Nadiem Makarim Minta Kenaikan Anggaran Sebesar 25 Triliun, DPR Pertanyakan Dana Daerah Untuk Apa?

Kemendikbudristek meminta tambahan anggaran sebesar RP 25 triliun ke DPR setelah sebelumnya disepaka...