Vonis Kasus BDS Jadi Titik Balik? Djamu Kertabudi: Jangan Terus Menghakimi Bupati Bandung

Bagikan artikel:
DigoID, - Kasus hukum PT Bandung Daya Sentosa (BDS) yang menyeret BUMD milik Pemerintah Kabupaten Bandung akhirnya memasuki babak baru. Vonis belasan tahun penjara terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri Kelas I Bandung menjadi penanda bahwa proses peradilan tingkat pertama telah selesai. Namun, polemik yang menyeret nama Bupati Bandung Dadang Supriatna belum sepenuhnya mereda.
Pemerhati pemerintahan daerah, Djamu Kertabudi, menilai putusan tersebut seharusnya menjadi momentum bagi masyarakat untuk kembali menempatkan persoalan BDS dalam koridor hukum, bukan terus membangun opini dan tudingan tanpa dasar pembuktian.
Terlebih, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa masih menyatakan pikir-pikir atas vonis hakim. Artinya, perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan masih terbuka kemungkinan berlanjut ke tingkat banding.
"Para pihak memiliki waktu tujuh hari untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan banding. Jika diterima dan tidak ada upaya hukum lanjutan, putusan bisa berkekuatan hukum tetap," kata Djamu.
Menurut dia, perhatian terhadap perkara BDS selama ini tidak hanya menyasar proses hukum yang dijalani terdakwa. Nama Dadang Supriatna juga ikut menjadi sasaran berbagai tudingan, terutama di media sosial.
Padahal, kehadiran Bupati Bandung dalam persidangan berlangsung dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham PT BDS, perusahaan yang berstatus BUMD melalui penyertaan modal daerah.
Djamu menyebut, berkembangnya tudingan yang mengaitkan Bupati dengan perkara tersebut telah menimbulkan tekanan terhadap reputasi pribadi kepala daerah. Bahkan, muncul aksi demonstrasi yang mendesak aparat penegak hukum memeriksa Dadang Supriatna dan menjadikannya tersangka.
Ia menilai, perdebatan mengenai kasus BDS perlu dibatasi oleh fakta dan proses pembuktian. Kedudukan seseorang sebagai kepala daerah atau pemegang saham tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan keterlibatan dalam tindak pidana.
"Jangan sampai opini yang berkembang di media sosial justru mendahului proses hukum. Siapa yang bertanggung jawab harus dibuktikan melalui persidangan dan alat bukti yang sah," ujarnya.
Di tengah tekanan tersebut, Djamu menilai Dadang Supriatna tetap menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Ia menganggap persoalan BDS tidak semestinya membuat agenda pembangunan daerah ikut tersandera.
Namun, bagi pemerintah daerah, meredanya polemik tentu tidak cukup hanya dengan meminta masyarakat berhenti membicarakan kasus tersebut. Kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMD juga membutuhkan jawaban yang jelas, terutama menyangkut pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan dan penyertaan modal dari uang daerah.
Djamu berharap putusan tingkat pertama ini menjadi titik awal pemulihan stabilitas pemerintahan Kabupaten Bandung. Dengan demikian, Bupati dan jajarannya dapat kembali berkonsentrasi menjalankan program pembangunan.
Ia juga berharap visi pembangunan Lebih BEDAS dapat terus berjalan untuk mewujudkan Kabupaten Bandung yang repeh, rapih, kertaraharja.
Meski demikian, satu hal belum berubah: perkara BDS masih menyisakan ruang bagi proses hukum lanjutan. Publik tetap berhak mengawasi, sementara penentuan tanggung jawab pidana harus diserahkan kepada mekanisme hukum.
Sebab, persoalan BUMD bukan semata-mata menyangkut nama baik pejabat, melainkan juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan kekayaan daerah.
Artikel Terkait
Baca juga artikel menarik lainnya






