digoNEWS

Kasus BDS Rp128,5 Miliar, Pemerhati Ingatkan Publik Tak Menghakimi Dadang Supriatna

Selasa, 17 November 2026 pukul 10.50 WIB
56 views
Kasus BDS Rp128,5 Miliar, Pemerhati Ingatkan Publik Tak Menghakimi Dadang Supriatna

Bagikan artikel:

DigoID, - Putusan 16 tahun penjara terhadap mantan Direktur Utama PT Bandung Daya Sentosa (BDS), Yanuar Budinorman, dalam perkara dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sekitar Rp128,5 miliar, dinilai tidak boleh menjadi alasan untuk menghakimi pihak lain yang tidak berstatus terdakwa dalam perkara tersebut.

Pemerhati Kebijakan Ekonomi dan Publik Jawa Barat, H. Tubagus Raditya Indrajaya, S.E., mengingatkan masyarakat agar tidak mencampuradukkan fakta persidangan dengan prasangka politik, terutama dalam menyikapi posisi Bupati Bandung Dadang Supriatna yang selama ini ikut menjadi sorotan dalam polemik BDS.

Menurutnya, proses hukum harus dihormati, tetapi opini publik juga harus dibangun berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan sekadar asumsi yang terus diulang di media sosial.

"Jabatan bukan bukti kejahatan. Kedekatan seseorang dengan sebuah peristiwa juga bukan pembuktian bahwa orang tersebut bersalah," kata Tubagus dalam pandangannya mengenai perkara BDS.

Pada 12 November 2026, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menjatuhkan vonis 16 tahun penjara kepada Yanuar Budinorman dan 18 tahun penjara kepada Castam, mantan Direktur PT Cahaya Frozen Raya.

Perkara tersebut berkaitan dengan kerugian keuangan negara sekitar Rp128,5 miliar. Putusan itu masih merupakan putusan tingkat pertama dan belum berkekuatan hukum tetap.

Tubagus menyoroti bahwa Dadang Supriatna dalam perkara yang diputus tersebut diperiksa sebagai saksi, bukan terdakwa.

Karena itu, menurut dia, status hukum setiap orang harus ditempatkan secara proporsional. Pemeriksaan sebagai saksi tidak bisa serta-merta ditafsirkan sebagai bukti keterlibatan dalam tindak pidana.

Meski demikian, ia menegaskan, persoalan tata kelola BUMD tetap harus dievaluasi. Besarnya kerugian negara dalam perkara BDS tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil.

"Kerugian sebesar Rp128,5 miliar tentu membutuhkan evaluasi serius. Harus diperiksa bagaimana keputusan bisnis dibuat, siapa yang menyetujuinya, bagaimana risikonya dinilai, dan apakah mekanisme pengawasan berjalan," ujarnya.

Kritik Boleh, Penghakiman Tanpa Bukti Jangan

Tubagus menilai polemik BDS memperlihatkan bagaimana opini di ruang digital terkadang bergerak lebih cepat dibandingkan proses pembuktian hukum.

Informasi yang belum utuh dapat berkembang menjadi tuduhan, kemudian berulang kali disebarkan hingga seolah-olah menjadi kebenaran.

Ia mengingatkan masyarakat agar tetap kritis, tetapi tidak kehilangan prinsip kehati-hatian dalam menyampaikan penilaian terhadap seseorang.

"Kritik adalah vitamin bagi demokrasi. Tetapi kritik harus berdasarkan fakta. Kalau hanya bersandar pada prasangka, yang muncul justru kegaduhan, bukan perbaikan," katanya.

Ia juga menyinggung pentingnya prinsip tabayyun dalam ajaran Islam, yakni memeriksa kebenaran informasi sebelum mengambil sikap atau menyebarkannya.

Menurutnya, masyarakat perlu membedakan antara kritik terhadap kebijakan pemerintah, evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan daerah, dan tuduhan pidana terhadap individu.

Ketiganya memiliki konsekuensi dan standar pembuktian yang berbeda.

Dalam konteks BDS, evaluasi terhadap direksi, komisaris, pemegang saham, hingga mekanisme pengawasan perusahaan harus dilakukan berdasarkan kewenangan, tindakan, dan tanggung jawab masing-masing.

Jangan sampai persoalan manajemen perusahaan digeneralisasi menjadi kesalahan semua pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut.

BDS Harus Jadi Momentum Pembenahan BUMD

Lebih jauh, Tubagus menilai perkara BDS semestinya menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bandung untuk memperkuat tata kelola perusahaan daerah.

Ia mendorong transparansi pengambilan keputusan bisnis, pengawasan yang lebih ketat, serta penempatan tenaga profesional berdasarkan kompetensi.

Menurutnya, BUMD seharusnya menjadi instrumen penggerak ekonomi daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan justru menjadi sumber persoalan baru yang membebani keuangan daerah.

Ia juga mengingatkan agar polemik hukum tidak membuat agenda pembangunan dan pelayanan publik kehilangan fokus.

Kabupaten Bandung masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah, mulai dari penguatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga peningkatan kualitas infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

"Rakyat membutuhkan air bersih, saluran irigasi yang berfungsi, lapangan pekerjaan, dan pelayanan publik yang baik. Energi pemerintahan harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan itu," ujarnya.

Tubagus berpandangan, Dadang Supriatna memiliki kesempatan untuk membangun warisan kepemimpinan melalui pembenahan sistem pemerintahan dan BUMD, bukan sekadar merespons berbagai polemik yang berkembang.

Ia menyebut transparansi, profesionalisme, dan pengawasan sebagai fondasi penting untuk memastikan perusahaan daerah benar-benar bekerja bagi kepentingan masyarakat.

Hukum Tetap Berjalan, Pemerintahan Harus Bekerja

Dalam pandangannya, perkara BDS juga harus ditempatkan sebagai pengingat bahwa keadilan tidak hanya menyangkut penghukuman terhadap pihak yang terbukti bersalah, tetapi juga perlindungan terhadap mereka yang kesalahannya belum terbukti.

Ia menegaskan, masyarakat tetap memiliki hak mengawasi dan mengkritik pemerintahan Dadang Supriatna. Namun, kritik tersebut harus diarahkan pada kebijakan, kinerja, dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Apabila kebijakannya keliru, kritik. Apabila pelayanannya buruk, tuntut perbaikan. Apabila ada dugaan penyimpangan yang didukung bukti, serahkan kepada penegak hukum. Tetapi kalau yang tersedia hanya prasangka, jangan dipaksakan menjadi vonis," tegasnya.

Tubagus berharap proses hukum perkara BDS tetap berjalan sesuai ketentuan, sementara Pemerintah Kabupaten Bandung menjadikan kasus tersebut sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola BUMD.

Baginya, keberhasilan seorang kepala daerah tidak semestinya hanya diukur dari kemampuan menghadapi kritik atau polemik politik, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

"Warisan kepemimpinan bukan sekadar prasasti peresmian atau baliho. Sistem pemerintahan yang baik dan manfaat yang terus dirasakan masyarakat jauh lebih penting," pungkasnya.