digoNEWS

H. Tarya Witarsa: Politik Harus Menjadi Jalan Perjuangan Keadilan Sosial, Bukan Sekadar Perebutan Kekuasaan

Senin, 16 November 2026 pukul 16.45 WIB
46 views
H. Tarya Witarsa: Politik Harus Menjadi Jalan Perjuangan Keadilan Sosial, Bukan Sekadar Perebutan Kekuasaan

Bagikan artikel:

DigoID, - DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bandung menyelenggarakan seminar dan diskusi bedah buku Islam dan Sosialisme karya H.O.S. Tjokroaminoto di Kantor DPC PKB Kabupaten Bandung, Senin (16/11/2026).

Kegiatan yang mengangkat tema “Membela Mustad’afin: Spirit Sosialisme Islam dalam Perjuangan Politik PKB” ini menjadi ruang refleksi intelektual dan ideologis untuk memperdalam pemahaman tentang hubungan Islam, sosialisme, pembebasan manusia, perjuangan politik, dan keadilan sosial.

Kegiatan ini menghadirkan Prof. Dr. H. Bambang Qomaruzzaman, M.Ag., akademisi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sebagai pemateri. Diskusi dipandu oleh H. Asep Syamsudin, S.Ag., dengan melibatkan berbagai unsur organisasi kemahasiswaan, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, serta keluarga besar PKB Kabupaten Bandung.

Forum ini juga mengangkat dialog pemikiran Ali Syari’ati dan H.O.S. Tjokroaminoto untuk melihat bagaimana Islam dapat menjadi landasan kritik terhadap ketidakadilan sosial, eksploitasi ekonomi, dan dominasi kekuasaan.

Sejumlah unsur yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain perwakilan BEM perguruan tinggi, PMII, HMI, GMNI, KAMMI, IMM, HIMA Persis, IPNU, IPPNU, Pergunu, IKA PMII, KNPI, dan Karang Taruna, serta sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Bandung.

Sosialisme Islam: Dialog Pemikiran Ali Syari’ati dan H.O.S. Tjokroaminoto

Salah satu pokok pembahasan dalam seminar adalah dialektika pemikiran Ali Syari’ati dan H.O.S. Tjokroaminoto mengenai Islam dan sosialisme.

Kedua tokoh tersebut memiliki latar sejarah berbeda. Ali Syari’ati merespons persoalan modernisasi, Westernisasi, otoritarianisme, dan ketimpangan sosial di Iran. Sementara H.O.S. Tjokroaminoto mengembangkan pemikirannya dalam konteks kolonialisme Belanda, kapitalisme kolonial, dan kebangkitan pergerakan nasional Indonesia.

Meskipun berangkat dari konteks berbeda, keduanya menempatkan Islam sebagai landasan untuk mengkritik ketidakadilan dan memperjuangkan pembebasan manusia.

Ali Syari’ati menekankan Tauhid sebagai paradigma pembebasan, sedangkan Tjokroaminoto mengembangkan argumentasi bahwa ajaran Islam memiliki prinsip-prinsip persamaan, persaudaraan, dan keadilan sosial.

Dalam pembahasan tersebut ditegaskan bahwa sosialisme memiliki beragam aliran dan tidak otomatis identik dengan Marxisme maupun komunisme. Sosialisme Islam memiliki landasan teologis dan moral tersendiri, yakni Tauhid, yang menempatkan manusia sebagai makhluk spiritual sekaligus sosial yang memiliki tanggung jawab terhadap sesamanya.

Tauhid sebagai Kekuatan Pembebasan Manusia

Pemikiran Ali Syari’ati memberikan perspektif bahwa Tauhid tidak cukup dipahami sebagai pengakuan terhadap keesaan Allah SWT, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial berupa penolakan terhadap segala bentuk penghambaan manusia kepada kekayaan, kekuasaan, dan manipulasi ideologi.

Dalam materi diskusi, pemikiran Syari’ati mengidentifikasi tiga bentuk dominasi yang menjadi sumber ketidakadilan.

Pertama, Zar, yaitu dominasi ekonomi melalui konsentrasi kekayaan, monopoli, eksploitasi, dan oligarki kapital.

Kedua, Zoor, yaitu dominasi kekuasaan yang digunakan untuk menundukkan kelompok lain melalui otoritarianisme dan kekuasaan yang sewenang-wenang.

Ketiga, Tazvir, yaitu dominasi ideologi melalui manipulasi informasi, kebohongan intelektual, serta penyalahgunaan simbol dan otoritas agama.

Ketiga konsep tersebut memberikan alat analisis untuk membaca bagaimana ketidakadilan dapat bekerja melalui hubungan antara kekayaan, kekuasaan, dan manipulasi kesadaran masyarakat.

Dengan demikian, perjuangan sosial tidak cukup hanya berbicara tentang kemiskinan, tetapi juga harus mengidentifikasi struktur yang melahirkan ketimpangan dan penindasan.

H.O.S. Tjokroaminoto dan Tiga Pilar Sosialisme Islam

Dalam pemikiran Tjokroaminoto, sosialisme Islam dibangun di atas tiga prinsip utama, yaitu kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan.

Kemerdekaan mengandung makna bahwa manusia hanya tunduk kepada Allah SWT dan tidak boleh memperbudak ataupun diperbudak oleh manusia lainnya.

Persamaan atau musawah menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki martabat dan hak dasar yang setara. Kekayaan, keturunan, dan kedudukan sosial tidak menjadikan seseorang lebih mulia daripada orang lain.

Sementara persaudaraan atau ukhuwah menekankan solidaritas sosial, kepedulian, dan tanggung jawab bersama untuk membantu kelompok masyarakat yang lemah.

Pemikiran tersebut juga menegaskan bahwa kepemilikan harta harus disertai tanggung jawab sosial. Kekayaan tidak boleh menjadi instrumen eksploitasi, melainkan harus memberikan manfaat bagi kehidupan bersama.

Ketiga prinsip tersebut menjadi fondasi moral untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Membela Mustad’afin: Keberpihakan kepada Kaum Tertindas

Tema membela mustad’afin menjadi salah satu pesan utama dalam kegiatan ini.

Mustad’afin merupakan kelompok masyarakat yang mengalami pelemahan, ketidakberdayaan, dan ketidakadilan akibat struktur sosial, ekonomi, maupun politik.

Dalam perspektif Ali Syari’ati, terdapat pertentangan antara kelompok tertindas dan kelompok yang melakukan penindasan. Karena itu, perubahan sosial membutuhkan kesadaran kritis dan keberanian untuk memperbaiki struktur yang melanggengkan ketidakadilan.

Keberpihakan kepada mustad’afin tidak cukup diwujudkan melalui bantuan sosial atau kegiatan karitatif. Lebih dari itu, diperlukan perubahan sistem agar masyarakat memiliki akses yang adil terhadap sumber daya, kesempatan ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik.

Dalam konteks perjuangan politik, gagasan tersebut dapat diterjemahkan melalui keberpihakan kepada petani, buruh, nelayan, pelaku UMKM, masyarakat miskin, serta kelompok rentan lainnya.

Intelektual Tercerahkan dan Peran Gerakan Mahasiswa

Pembahasan juga menyoroti pemikiran Ali Syari’ati tentang Rausyanfikr, yakni intelektual tercerahkan yang memiliki tanggung jawab membaca persoalan sosial, mengkritik ketidakadilan, dan menghubungkan pengetahuan dengan tindakan nyata.

Intelektual tidak cukup hanya menghasilkan pemikiran di ruang akademik. Pengetahuan harus mampu menjadi kekuatan untuk membangun kesadaran kolektif dan mendorong transformasi sosial.

Gagasan ini memiliki relevansi dengan peran mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi penonton perubahan, tetapi juga menjadi kekuatan intelektual yang mampu membaca persoalan masyarakat, mengkritisi kebijakan publik, serta menawarkan solusi berdasarkan pengetahuan dan argumentasi yang kuat.

Perubahan sosial membutuhkan hubungan antara kesadaran kritis, pencerahan intelektual, partisipasi masyarakat, dan gerakan yang terorganisasi.

Menguji Kebijakan Publik: Siapa yang Memiliki, Menentukan, dan Diuntungkan?

Salah satu pendekatan menarik yang dibahas dalam materi seminar adalah penggunaan tiga pertanyaan untuk menguji suatu sistem, program, lembaga, maupun kebijakan publik.

1. Siapa yang memiliki?

2. Siapa yang menentukan?

3. Siapa yang diuntungkan?

Ketiga pertanyaan tersebut menjadi alat untuk mengidentifikasi apakah suatu kebijakan benar-benar dibangun untuk kepentingan bersama atau justru memberikan keuntungan kepada segelintir kelompok.

Pendekatan ini relevan untuk mengevaluasi pengelolaan sumber daya alam, program pembangunan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga penggunaan anggaran pemerintah.

Sebuah program tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Hal yang lebih mendasar adalah siapa yang mengendalikan program tersebut, sejauh mana masyarakat dilibatkan, dan apakah manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat.

Relevansi Sosialisme Islam dalam Kebijakan Publik

Pemikiran Ali Syari’ati dan Tjokroaminoto juga memiliki relevansi dalam membaca persoalan kontemporer, khususnya ketimpangan ekonomi, keadilan tenaga kerja, akuntabilitas kekuasaan, dan manipulasi informasi.

Dalam konteks pemerintahan daerah, prinsip keadilan sosial perlu diterjemahkan melalui kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat.

APBD tidak semestinya hanya dipandang sebagai instrumen administratif untuk membiayai program pemerintah, tetapi juga harus menjadi instrumen pemerataan pembangunan dan distribusi kesejahteraan.

Kebijakan anggaran perlu memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan publik yang layak.

Dengan demikian, keberpihakan kepada mustad’afin tidak cukup diwujudkan melalui bantuan sosial, tetapi juga harus menyentuh perbaikan kebijakan dan sistem yang melahirkan ketimpangan.

Aktualisasi Spirit Sosialisme Islam dalam Perjuangan Politik PKB

Dalam refleksi kegiatan tersebut, H. Tarya Witarsa menekankan pentingnya menjadikan spirit Sosialisme Islam sebagai inspirasi dalam memperkuat orientasi perjuangan politik PKB.

Menurutnya, politik tidak boleh hanya dipahami sebagai upaya memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Politik harus menjadi instrumen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, mengurangi ketimpangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ukuran keberhasilan perjuangan politik bukan hanya seberapa banyak kursi yang diperoleh atau jabatan yang diduduki, tetapi seberapa besar manfaat dan perubahan kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat,” menjadi salah satu pokok refleksi dalam diskusi tersebut.

Ia juga menekankan bahwa pemikiran Sosialisme Islam tidak serta-merta identik dengan ideologi formal PKB. Namun, nilai keadilan, persamaan, persaudaraan, solidaritas, dan keberpihakan kepada kelompok lemah dapat menjadi sumber inspirasi dalam memperkuat arah perjuangan politik partai.

Karena itu, kader PKB perlu terus membangun tradisi intelektual, memperdalam pemahaman ideologis, dan memastikan bahwa perjuangan politik memiliki hubungan nyata dengan persoalan masyarakat.

Dari Kesadaran Ideologis Menuju Perjuangan Sosial

Seminar ini juga mengangkat pentingnya membangun gerakan sosial yang tidak berhenti pada kritik dan wacana, tetapi bergerak menuju aksi nyata.

Gerakan sosial perlu dimulai dari mempelajari persoalan secara kritis, mendengarkan suara masyarakat yang terdampak ketidakadilan, menentukan keberpihakan, dan melakukan tindakan sesuai kapasitas masing-masing.

Semangat gotong royong, koperasi, solidaritas, serta penguatan organisasi masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun perubahan yang berkelanjutan.

Hal ini menegaskan bahwa perjuangan keadilan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau partai politik, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Sosialisme Islam sebagai Proyek Pembebasan Manusia

Melalui kegiatan bedah buku ini, DPC PKB Kabupaten Bandung mendorong penguatan tradisi intelektual dan kesadaran ideologis kader agar perjuangan politik tidak terjebak pada perebutan kekuasaan semata.

Pemikiran Ali Syari’ati dan H.O.S. Tjokroaminoto memperlihatkan bahwa Islam memiliki dimensi sosial yang kuat. Ali Syari’ati menempatkan Tauhid sebagai landasan pembebasan dan transformasi kesadaran, sementara Tjokroaminoto menegaskan persamaan, persaudaraan, dan keadilan sosial sebagai fondasi masyarakat yang adil dan makmur.

Keduanya memiliki pendekatan dan landasan pemikiran yang berbeda, tetapi bertemu dalam kritik terhadap ketidakadilan, eksploitasi, dan dominasi manusia atas manusia lainnya.

Bagi DPC PKB Kabupaten Bandung, kegiatan ini menjadi momentum untuk mempertemukan pemikiran akademis, gerakan mahasiswa, dan praktik politik dalam membangun kesadaran bahwa kekuasaan harus dijalankan sebagai amanah dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat.

“Sosialisme Islam bukan utopia masa lalu, melainkan pisau bedah untuk hari ini. Uji gagasannya, bangun koperasinya, menangkan warganya.”

Politik bukan sekadar jalan menuju kekuasaan, melainkan jalan pengabdian untuk membela kaum lemah dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

H. Tarya Witarsa

Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bandung