Menteri HAM Natalius Pigai: Masyarakat Indonesia Dinilai Belum Siap Menerima LGBT, Hak Warga Negara Tetap Harus Dilindungi

Digo.id | Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyatakan bahwa masyarakat Indonesia saat ini dinilai belum siap menerima komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) sebagai kelompok yang diakui secara sosial maupun melalui regulasi. Pernyataan tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers mengenai isu-isu HAM di Jakarta pada Senin (29/6).

Menurut Pigai, pandangan tersebut didasarkan pada kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia serta hasil pengamatannya selama bertahun-tahun. Ia mengatakan mayoritas masyarakat dari berbagai latar belakang agama, suku, dan ras masih belum dapat menerima keberadaan komunitas LGBT secara sosial.

"Kita harus jujur. Masyarakat Indonesia belum saatnya, belum siap menerima LGBT," ujar Pigai dalam konferensi pers.

Meski demikian, Pigai menegaskan bahwa negara tetap memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara, tanpa memandang orientasi seksual maupun identitasnya. Menurutnya, setiap warga negara tetap berhak memperoleh pekerjaan, pendidikan, pelayanan publik, dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

Pigai juga menekankan adanya perbedaan antara perlindungan hak sebagai warga negara dengan pengakuan sosial atau regulasi terhadap suatu kelompok. Ia menyebut hak-hak konstitusional tetap harus diberikan kepada seluruh warga negara, sementara penerimaan sosial merupakan persoalan yang berkembang sesuai dinamika masyarakat.

Pernyataan tersebut kembali memicu beragam tanggapan di ruang publik. Sebagian pihak mendukung pandangan Pigai yang menilai kondisi sosial Indonesia saat ini, sementara pihak lain menyoroti pentingnya memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Hingga saat ini, belum ada kebijakan baru yang diumumkan Kementerian HAM terkait isu tersebut. Pernyataan Pigai disampaikan sebagai tanggapan atas pertanyaan mengenai kondisi sosial dan perlindungan hak warga negara di Indonesia.