Mahfud MD Soroti 'Industri Hukum' di Indonesia: Penegakan Hukum Harus Bebas dari Kepentingan Politik

DigoID, – Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengungkapkan pandangannya mengenai berbagai persoalan penegakan hukum di Indonesia, mulai dari dugaan praktik "industri hukum", penanganan kasus korupsi besar, hingga dampaknya terhadap iklim investasi nasional. Hal tersebut disampaikan dalam perbincangannya bersama Leon Hartono di kanal YouTube.

Dalam diskusi tersebut, Mahfud menilai salah satu tantangan terbesar dalam sistem hukum Indonesia adalah munculnya praktik yang ia sebut sebagai "industri hukum", yakni kondisi ketika hukum dimanfaatkan untuk membenarkan pihak yang salah atau justru menyalahkan pihak yang benar demi kepentingan tertentu.

Menurut Mahfud, praktik tersebut sering kali berkaitan dengan penyalahgunaan informasi atau dugaan kasus hukum sebagai alat untuk saling menekan antarpejabat maupun kelompok berkepentingan.

"Kalau hukum sudah dijadikan alat tawar-menawar politik atau kepentingan tertentu, maka kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan terus menurun," ujarnya dalam diskusi tersebut.

Soroti Penanganan Kasus Besar

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menyinggung sejumlah perkara besar yang menjadi perhatian publik, termasuk polemik penanganan kasus yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Menurutnya, apabila terdapat potensi benturan kepentingan dalam proses penegakan hukum, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran penting untuk mengambil alih penanganan perkara agar independensi proses hukum tetap terjaga.

Mahfud menekankan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi landasan utama dalam setiap proses penegakan hukum.

Kepastian Hukum Jadi Kunci Investasi

Selain membahas penegakan hukum, Mahfud juga mengingatkan bahwa ketidakpastian hukum dapat berdampak langsung terhadap iklim investasi di Indonesia.

Ia menilai kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang diambil secara profesional berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor. Karena itu, menurutnya, perlu ada batas yang jelas antara kesalahan administrasi, risiko bisnis, dan tindak pidana korupsi.

"Investor membutuhkan kepastian hukum. Jika setiap keputusan bisnis berisiko dipidana tanpa dasar yang jelas, tentu akan memengaruhi kepercayaan terhadap Indonesia," jelasnya.

Cerita Pengalaman Saat Menjabat

Mahfud turut membagikan sejumlah pengalaman ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Ia mengenang keterlibatannya dalam berbagai isu besar, mulai dari sikap pemerintah terhadap polemik Cicak versus Buaya, pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Ferdy Sambo, hingga pengungkapan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun yang sempat menjadi perhatian nasional.

Menurut Mahfud, berbagai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum membutuhkan keberanian politik serta komitmen untuk menjaga integritas lembaga negara.

Dorong Reformasi Sistem Hukum

Di akhir diskusi, Mahfud menegaskan bahwa reformasi hukum tidak cukup hanya mengandalkan pergantian pejabat, tetapi harus disertai pembenahan sistem secara menyeluruh.

Ia mendorong lahirnya tata kelola hukum yang lebih transparan, bebas dari intervensi politik, serta mampu memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Mahfud juga menilai pemerintah perlu memutus praktik penyalahgunaan proses hukum sebagai alat politik dan memastikan kebijakan bisnis yang diambil dengan itikad baik tidak serta-merta dipidanakan.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi salah satu prasyarat penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih sehat di Indonesia.