Rakorda PMII Jawa Barat Hasilkan Empat Agenda Prioritas Gerakan KOPRI

DigoID, - Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Barat yang digelar pada 31 Juli–1 Agustus 2026 di Cirebon menghasilkan empat agenda prioritas sebagai arah penguatan gerakan KOPRI PMII Jawa Barat dalam mengawal isu-isu perempuan. Kesepakatan tersebut lahir dari proses diskusi dan pemetaan persoalan yang melibatkan Ketua PMII Cabang dan Ketua KOPRI Cabang se-Jawa Barat.

Empat agenda prioritas tersebut meliputi penyusunan Peta Isu Perempuan Jawa Barat sebagai basis penyusunan program organisasi, penguatan jejaring advokasi antarcabang, pengintegrasian perspektif keadilan gender dalam proses kaderisasi PMII, serta perluasan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pengawalan isu-isu perempuan.

Ketua PKC PMII Jawa Barat, Rusli Hermawan, mengatakan Rakorda merupakan forum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyelaraskan arah gerakan PMII di Jawa Barat.

"Rakorda menjadi ruang untuk menyatukan langkah, memperkuat kolaborasi, dan membangun komitmen bersama dalam menjalankan amanah organisasi. Saya berharap forum ini menghasilkan gagasan dan langkah nyata yang dapat diimplementasikan oleh seluruh cabang, sehingga PMII Jawa Barat semakin kuat dalam kaderisasi, organisasi, dan pengabdian kepada masyarakat," ujar Rusli.

Salah satu pembahasan utama dalam Rakorda adalah sesi pemaparan perkembangan gerakan KOPRI di tingkat cabang. Dalam forum tersebut, Ketua-Ketua KOPRI Cabang menyampaikan berbagai dinamika yang dihadapi di daerah masing-masing, sekaligus memetakan isu-isu perempuan yang menjadi fokus gerakan.

Berbagai persoalan yang mengemuka meliputi meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, penguatan kapasitas kader perempuan, kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi perempuan, perlindungan anak, hingga upaya menciptakan ruang organisasi yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan berbasis gender. Meskipun setiap cabang memiliki karakteristik persoalan yang berbeda, forum menilai bahwa seluruhnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperkuat keberpihakan organisasi terhadap persoalan perempuan melalui kaderisasi, advokasi, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ketua KOPRI PKC PMII Jawa Barat, Anisa Nurhofifah, menegaskan bahwa Rakorda menjadi momentum penting untuk menyatukan arah gerakan KOPRI di Jawa Barat.

"Rakorda ini menjadi momentum untuk saling mendengarkan pengalaman, membaca realitas di setiap daerah, lalu merumuskan langkah bersama. Persoalan perempuan di setiap cabang memang memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi semangat kita sama, yaitu memastikan KOPRI hadir sebagai ruang kaderisasi sekaligus ruang pengabdian yang mampu mengawal isu-isu perempuan secara nyata dan berkelanjutan," kata Anisa.

Menurutnya, keberagaman pengalaman dari setiap cabang menjadi modal penting dalam membangun gerakan perempuan yang lebih terorganisasi, kontekstual, dan berdampak. Karena itu, empat agenda prioritas yang disepakati dalam Rakorda diharapkan menjadi pijakan bersama bagi seluruh KOPRI Cabang di Jawa Barat.

Agenda pertama adalah penyusunan Peta Isu Perempuan Jawa Barat yang bersumber dari kondisi riil di masing-masing cabang. Pemetaan ini akan menjadi dasar dalam menyusun program kaderisasi, advokasi, dan pengabdian yang lebih sesuai dengan kebutuhan perempuan di setiap daerah.

Agenda kedua adalah penguatan jejaring advokasi antarcabang. Melalui jejaring ini, KOPRI diharapkan mampu membangun koordinasi yang lebih efektif, berbagi pengetahuan dan praktik baik, serta memperkuat pendampingan terhadap berbagai persoalan perempuan di Jawa Barat.

Agenda ketiga ialah penguatan perspektif keadilan gender dalam proses kaderisasi PMII. Rakorda memandang bahwa isu perempuan bukan hanya menjadi perhatian KOPRI, tetapi merupakan bagian dari penguatan kualitas kader dan budaya organisasi yang inklusif, adil, dan responsif terhadap dinamika sosial.

Sementara agenda keempat adalah memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, pesantren, organisasi masyarakat sipil, komunitas perempuan, serta lembaga layanan. Kolaborasi tersebut dipandang penting untuk memperluas jangkauan gerakan sekaligus menghadirkan solusi yang lebih komprehensif terhadap berbagai persoalan perempuan.

Rakorda menegaskan bahwa pengawalan isu perempuan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja kolektif, sinergi lintas sektor, dan konsolidasi yang berkelanjutan. Dengan empat agenda prioritas tersebut, KOPRI PMII Jawa Barat berkomitmen memperkuat perannya sebagai ruang kaderisasi, advokasi, dan pengabdian yang berkontribusi dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan gender.

Melalui hasil Rakorda ini, PMII Jawa Barat berharap sinergi antara PMII dan KOPRI semakin kokoh dalam membangun organisasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus mampu menghadirkan gerakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Empat agenda prioritas yang telah disepakati diharapkan menjadi arah bersama bagi seluruh KOPRI Cabang dalam memperkuat pengawalan isu perempuan secara terukur, kolaboratif, dan berkelanjutan.