Kabupaten Bandung Siaga Kekeringan, KDS Kerahkan Hotline hingga Distribusi Air Bersih

DigoID, - Pemerintah Kabupaten Bandung mulai siaga menghadapi ancaman kekeringan yang diperkirakan meningkat pada musim kemarau tahun ini. Bupati Bandung Dadang Supriatna meminta seluruh perangkat daerah, BUMD, hingga kecamatan bergerak cepat merespons kebutuhan air bersih dan mencegah potensi krisis pangan.

Instruksi itu disampaikan dalam rapat koordinasi dan evaluasi kinerja daerah di Gedung Moh. Toha, Soreang, Senin (20/7/2026).

Fokus utama rapat adalah memastikan layanan dasar tetap berjalan di tengah ancaman kekeringan. Pemkab Bandung mengklaim telah menyiapkan sejumlah langkah darurat, mulai dari optimalisasi pompa air, perbaikan jaringan pipanisasi, hingga distribusi bantuan air bersih ke wilayah terdampak.

Dadang mengatakan, laporan warga terkait gangguan saluran air akan dipantau melalui hotline yang terhubung langsung dengan grup koordinasi lintas perangkat daerah. Sistem ini ditujukan agar penanganan di lapangan tidak berlarut-larut.

"Saya kirimkan langsung ke grup. Nanti kan grup itu bisa memberikan solusi, di mana tempat pipanisasi, di mana tempat yang butuh pompa," kata Dadang.

Langkah ini menjadi penting mengingat sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung kerap mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau. Respons cepat pemerintah dinilai akan menentukan seberapa besar dampak yang dirasakan masyarakat.

Tak hanya itu, Dadang juga meminta Perumda Air Minum Tirta Raharja lebih terbuka dalam menyampaikan progres penanganan di lapangan. Ia bahkan meminta dokumentasi sebelum dan sesudah perbaikan dipublikasikan melalui media sosial.

"PDAM silakan bikin video. Misalkan ada yang putus salurannya, silakan langsung dicek oleh Pak Dirut, sampaikan hasil before-after-nya," ujarnya.

Di tengah ancaman kekeringan, Pemkab Bandung juga tengah menghadapi tantangan lain, yakni penyesuaian anggaran daerah. Pemerintah saat ini melakukan pemetaan belanja menyusul adanya defisit anggaran dan penurunan Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD).

Meski begitu, Dadang memastikan anggaran untuk pelayanan dasar dan program prioritas tidak akan dipangkas.

"Hari Rabu kita finalisasi. Hari ini dan besok untuk mapping, mana yang kira-kira tidak manfaat, itu efisiensi," katanya.

Selain efisiensi anggaran, Pemkab Bandung juga berupaya menjaga pemasukan daerah. Salah satunya melalui kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak, terutama dari sektor pariwisata.

Menutup arahannya, Dadang menyoroti kualitas aparatur sipil negara (ASN). Ia meminta BKPSDM menyiapkan pelatihan yang memperkuat kemampuan digital ASN agar pelayanan publik lebih cepat dan adaptif.

"Peningkatan kualitas SDM yang profesional dan paham tentang digitalisasi itu betul dan harus dilakukan," pungkasnya.