Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Bantah Polemik Ijazah Jadi Penyebab

DigoID, - Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara mengenai keputusannya mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dia menegaskan, keputusan tersebut merupakan pilihan pribadi dan tidak berkaitan dengan polemik ijazah yang belakangan menjadi sorotan publik.

Pernyataan itu disampaikan Gibran melalui kanal YouTube @Setwapres, Kamis (12/11/2026). Dia mengaku telah mempertimbangkan keputusan tersebut dalam waktu panjang sebelum akhirnya mengajukan pengunduran diri.

"Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah," kata Gibran.

Dia bahkan mengulang penegasan tersebut untuk membantah anggapan bahwa polemik dokumen pendidikannya menjadi alasan di balik langkah politik tersebut.

Gibran juga memastikan seluruh dokumen pendidikannya tersedia dan telah diserahkan kepada pengadilan.

"Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada, lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan," ujarnya.

Meski demikian, pernyataan Gibran muncul di tengah perkembangan hukum yang justru membuat polemik penyetaraan ijazahnya semakin menjadi perhatian.

Sebelum pengunduran diri diajukan, pemerintah resmi mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran yang diterbitkan pada 2019. Pencabutan tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pemerintah telah mengeksekusi putusan MA melalui keputusan resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 tertanggal 11 November 2026.

Dokumen tersebut berisi pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan pendidikan Gibran.

"Keputusan tersebut sebagai tindak lanjut putusan MA yang membatalkan surat keterangan yang dimaksud," kata Yusril dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurut Yusril, pencabutan itu menandai bahwa pemerintah telah melaksanakan putusan pengadilan yang bersifat final.

"Surat keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA itu pun sudah final," ujarnya.

Dengan pencabutan tersebut, penyetaraan pendidikan Gibran tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

" Dengan demikian, penyetaraan Pak Gibran batal, dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat," tegas Yusril.

Yusril: Tak Ada Lagi Jalan Hukum

Yusril juga menegaskan pencabutan surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut bukan sekadar urusan administratif. Langkah itu merupakan konsekuensi hukum yang wajib dijalankan pemerintah setelah adanya putusan pengadilan.

Dia bahkan menyebut tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang telah dibatalkan MA.

Menurut Yusril, pemerintah sebagai tergugat dalam perkara tata usaha negara (TUN) tidak memiliki kewenangan mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan tersebut.

Hak mengajukan PK dalam perkara TUN, kata dia, hanya diberikan kepada pihak penggugat.

"Hak mengajukan PK itu dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK," jelasnya.

Karena itu, Yusril memastikan tidak ada lagi jalur hukum yang dapat ditempuh pemerintah untuk mempertahankan surat penyetaraan pendidikan Gibran.

"Karena itu dalam perkara ini, tidak ada lagi jalan hukum untuk dapat mempertahankan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang sudah dibatalkan oleh MA itu," lanjutnya.

Di sisi lain, sebelum mengajukan pengunduran diri, Gibran sempat menyatakan akan melawan penetapan batalnya surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Namun, Istana Kepresidenan membantah bahwa langkah hukum tersebut merupakan masukan dari Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pernyataannya, Gibran juga menyampaikan harapan agar polemik serupa tidak kembali terjadi. Dia menilai demokrasi Indonesia masih membutuhkan penataan yang lebih baik.

"Saya berharap ke depan tidak ada hal seperti ini lagi. Karena demokrasi perlu ditata lebih baik," katanya.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari respons Gibran di tengah polemik administrasi pendidikan yang telah bergulir hingga tingkat MA dan berujung pada pencabutan dokumen penyetaraan oleh pemerintah.