digoNEWS

Ariel NOAH hingga Desta Klarifikasi soal Dana Endorse KKP Rp 14,7 Miliar, Bantah Dibayar untuk Satu Video

Kamis, 12 November 2026 pukul 05.57 WIB
76 views
Ariel NOAH hingga Desta Klarifikasi soal Dana Endorse KKP Rp 14,7 Miliar, Bantah Dibayar untuk Satu Video

Bagikan artikel:

DigoId, - Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten akhirnya buka suara terkait polemik anggaran Rp 14,7 miliar dari sejumlah kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia (RANS) untuk jasa influencer. Mereka membantah anggapan bahwa dana tersebut merupakan bayaran untuk satu video promosi.

Klarifikasi itu disampaikan melalui akun Instagram The Duda's Minus One. Ketiganya menjelaskan latar belakang kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), termasuk aktivitas promosi pariwisata, UMKM, dan edukasi sektor kelautan.

Polemik ini mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti anggaran sebesar Rp 14.696.955.002 yang mengalir dari dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia sepanjang 2024-2026.

Dua kementerian tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain Raffi Ahmad, keterlibatan Gading Marten, Desta, dan Ariel NOAH dalam proyek tersebut ikut menjadi sorotan publik.

Ariel menjelaskan, The Duda's Minus One sudah dirancang sejak akhir 2023 dan mulai mengunggah episode pertama pada Mei 2024. Selama hampir tiga tahun berjalan, program tersebut telah mengunjungi 27 kota.

"DNA kita ini intinya bapak-bapak motoran sambil promosiin UMKM setempat, sambil promosiin pariwisata setempat. Itu yang kita lakuin selama ini," kata Ariel.

Gading menambahkan, selama perjalanan tersebut mereka telah bekerja sama dengan puluhan sponsor. Respons masyarakat terhadap konten yang dibuat juga menjadi salah satu alasan program itu terus berjalan.

Terkait nominal anggaran yang ramai diperbincangkan, Ariel menegaskan informasi mengenai pembayaran untuk satu video tidak benar.

"Tadi dibilang ada dana untuk satu video sejumlah ini, aduh itu gak benar. Nanti yang bisa menjawab itu adalah dari RANS," ujar Ariel.

Ia menjelaskan, kerja sama dengan instansi pemerintah memiliki banyak komponen biaya, mulai dari transportasi hingga produksi. Karena itu, nilai keseluruhan anggaran tidak bisa langsung dianggap sebagai honor para personel The Duda's Minus One.

Gading juga menegaskan bahwa hasil kerja sama mereka dengan KKP bukan hanya satu video, melainkan sejumlah konten edukasi dan promosi daerah yang dikunjungi.

Menurutnya, pembayaran yang diterima para personel mengikuti standar profesional atau rate card masing-masing ketika menerima pekerjaan komersial.

"Yang masuk ke kita itu normal seperti kalau kita dapat kerjaan, kalau nge-MC atau Ariel manggung. Value-nya itu segitu, istilahnya kalau zaman sekarang itu rate card-nya sesuai rate card kita," jelas Gading.

Ariel mengungkapkan, salah satu alasan mereka menerima kerja sama dengan KKP adalah karena tertarik dengan program swasembada garam di Rote.

Dalam perjalanan tersebut, mereka mendapat informasi bahwa Indonesia masih mengimpor garam dari negara lain dengan jumlah hampir 3 juta ton per tahun.

Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi sumber daya laut yang besar.

Di Rote, mereka melihat program yang ditujukan untuk meningkatkan produksi garam nasional hingga mencapai target 5 juta ton per tahun.

Informasi tersebut kemudian menjadi salah satu materi yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui konten The Duda's Minus One.

"Informasi seperti itu yang dibutuhkan KKP untuk bisa kita amplify ke masyarakat sebetulnya. Itulah fungsi kita di acara itu," tutur Ariel.

Selain Rote, perjalanan ke Natuna juga menjadi bagian dari kerja sama yang belakangan ramai diperbincangkan.

Gading menjelaskan, Natuna merupakan wilayah perbatasan Indonesia yang memiliki posisi strategis. Di kawasan tersebut, mereka mendapat informasi mengenai pengawasan perairan dan ancaman penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing oleh kapal asing.

Menurutnya, KKP telah menyiapkan kapal pengawas untuk menjaga wilayah perairan sekaligus melindungi nelayan Indonesia.

Desta mengaku mendapat kesempatan berbincang langsung dengan nelayan di Natuna. Dari percakapan tersebut, ia mengetahui manfaat keberadaan pengawasan laut bagi masyarakat pesisir.

"Dan kita ngobrol langsung sama nelayan di sana dan mereka sangat terbantu sekali dan berterima kasih dengan KKP ini. Nah, ini dia yang akhirnya kita mau bekerja sama dengan KKP," kata Desta.

Ariel menegaskan, peran mereka dalam kerja sama tersebut adalah membantu menyebarluaskan informasi mengenai program pemerintah, termasuk upaya meningkatkan kualitas kehidupan nelayan.

Meski telah memberikan klarifikasi, ketiganya menyadari masih ada pertanyaan publik mengenai besaran anggaran dan mekanisme pembayaran kerja sama tersebut.

Desta meminta RANS bersama pihak terkait, termasuk KKP, menjelaskan secara terbuka rincian anggaran agar polemik tidak semakin berkembang.

"Untuk detailnya, biar kita minta pihak RANS dan semua pihak terkait termasuk KKP juga bisa menjelaskan ke masyarakat untuk bisa meredakan keresahan," ujarnya.

Ketiganya juga menegaskan bahwa mereka berupaya menjalankan setiap pekerjaan secara profesional dan mengikuti aturan yang berlaku.

Mereka berharap penjelasan tersebut bisa menjawab pertanyaan masyarakat. Namun, rincian penggunaan anggaran Rp 14,69 miliar, termasuk pembagian biaya produksi, transportasi, dan pembayaran kepada talent, masih perlu dijelaskan oleh pihak RANS dan kementerian terkait.