Gibran Mundur dari Wapres, MPR Siapkan Mekanisme Pemilihan Pengganti

DigoID, - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Kabar tersebut mencuat di tengah tekanan politik di DPR yang tengah mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai bagian dari proses pemakzulan Gibran.

Budi Arie membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

"Betul," ujar Budi singkat.

Informasi pengunduran diri Gibran juga menjadi perhatian setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan adanya pertemuan antara Gibran dan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas keinginan Gibran untuk mengundurkan diri di tengah polemik terkait dokumen pendidikannya.

Menurut Prasetyo, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen tersebut melalui jalur hukum.

Di saat bersamaan, tekanan politik di parlemen semakin menguat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengonfirmasi usulan penggunaan HMP yang diajukan 120 anggota DPR akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).

Para pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.

Dukungan terhadap usulan tersebut berasal dari delapan fraksi di DPR. Langkah ini membuka jalan bagi proses politik yang berpotensi berujung pada pemakzulan.

Namun, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme konstitusional yang berbeda.

Jika pengunduran diri Gibran diproses secara resmi dan menyebabkan kekosongan jabatan, tahapan selanjutnya mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Konstitusi mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.

Pemilihan tidak dilakukan melalui pemilu langsung oleh masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto nantinya mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui mekanisme pemungutan suara.

Mengacu pada Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), terdapat sejumlah tahapan dalam proses pemilihan tersebut.

Presiden wajib menyampaikan dua nama calon beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Kedua calon juga harus menyatakan kesediaannya secara langsung di hadapan anggota MPR sebelum pemungutan suara.

Calon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.

Apabila hasil pemungutan suara berakhir imbang, pemungutan suara diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden berwenang menentukan satu dari dua calon tersebut.

Wakil Presiden terpilih kemudian dilantik oleh MPR untuk melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan berjalan, bukan memulai masa jabatan baru selama lima tahun.

Meski Budi Arie telah membenarkan pengunduran diri Gibran, proses formal pengisian kekosongan jabatan tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi.

Dua sumber di MPR yang dikutip Reuters menyebut Gibran diperkirakan menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada lembaga tersebut pada Kamis (12/11/2026).

Sementara itu, laporan Reuters menyebut Gibran telah menyampaikan pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo. Namun, kepastian mengenai penerimaan dan penyelesaian prosedur formalnya masih menjadi bagian penting dari proses selanjutnya.

Dengan demikian, keputusan politik Gibran mundur belum otomatis menyelesaikan seluruh tahapan administrasi dan konstitusional untuk menetapkan Wakil Presiden pengganti.

Perkembangan ini menempatkan DPR, Presiden, dan MPR dalam posisi penting untuk menentukan arah transisi kepemimpinan di tengah dinamika politik nasional.