Eks Wamenaker Noel Divonis 4,5 Tahun Penjara! Skandal Pemerasan Sertifikasi K3 Berujung Bui dan Tagihan Rp3 Miliar

DigoID - Karier politik dan jabatan tinggi yang pernah disandang Immanuel Ebenezer alias Noel runtuh di ruang sidang. Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu resmi divonis 4 tahun 6 bulan penjara setelah dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus korupsi berupa pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Putusan yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026), menjadi babak baru dalam skandal yang mengguncang dunia ketenagakerjaan nasional. Sosok yang pernah berada di lingkar kekuasaan kini harus menerima kenyataan pahit di balik jeruji besi.

Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana menjatuhkan hukuman penjara selama 4,5 tahun kepada Noel. Selain pidana badan, hakim juga menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp200 juta dengan subsider 90 hari kurungan serta uang pengganti Rp3 miliar.

Tak hanya itu, majelis hakim menegaskan seluruh harta benda Noel dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban pembayaran uang pengganti. Jika nilai aset yang dirampas tidak mencukupi, hukuman tersebut akan diganti dengan tambahan pidana penjara selama satu tahun.

Vonis tersebut memang lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta Noel dihukum lima tahun penjara. Namun putusan itu tetap menjadi pukulan telak bagi mantan pejabat negara yang terseret dalam praktik korupsi di sektor pelayanan publik yang seharusnya menjamin keselamatan para pekerja.

Kasus ini bermula dari dugaan pemerasan terhadap para pemohon sertifikasi dan lisensi K3 sepanjang periode 2024 hingga 2025. Dalam persidangan terungkap adanya praktik permintaan sejumlah uang kepada pemohon yang mengurus berbagai sertifikasi terkait keselamatan kerja.

Nilai pemerasan yang didakwakan mencapai Rp6,52 miliar, ditambah penerimaan gratifikasi dalam jumlah fantastis. Fakta tersebut memunculkan ironi besar karena program sertifikasi K3 sejatinya bertujuan melindungi keselamatan pekerja, namun justru dijadikan ladang mencari keuntungan oleh oknum pejabat dan aparatur negara.

Noel tidak beraksi sendirian. Dalam perkara ini, ia didakwa bersama sepuluh terdakwa lainnya yang berasal dari lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka adalah Temurila, Miki Mahfud, Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro Putro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi.

Jaksa sebelumnya menuntut hukuman bervariasi terhadap para terdakwa, mulai dari tiga tahun hingga tujuh tahun penjara. Selain pidana badan, sebagian terdakwa juga dibebani kewajiban membayar uang pengganti miliaran hingga puluhan miliar rupiah karena dianggap menikmati aliran dana hasil korupsi.

Salah satu fakta yang menyita perhatian dalam persidangan adalah besarnya aliran uang yang dinikmati sejumlah terdakwa. Irvian Bobby Mahendro Putro misalnya disebut menerima keuntungan hingga hampir Rp1 miliar dari praktik tersebut. Sementara beberapa terdakwa lain disebut menikmati ratusan juta rupiah dari dana yang berasal dari para pemohon sertifikasi.

Nama-nama pemohon sertifikasi K3 yang diduga menjadi korban pemerasan juga terungkap dalam persidangan. Mereka berasal dari berbagai perusahaan dan lembaga yang mengajukan sertifikasi maupun lisensi K3 melalui mekanisme resmi di Kementerian Ketenagakerjaan.

Tak berhenti pada dugaan pemerasan, Noel juga disebut menerima gratifikasi senilai Rp3,36 miliar selama menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Gratifikasi itu diduga berasal dari aparatur sipil negara di lingkungan Kemnaker maupun pihak swasta.

Yang mengejutkan, gratifikasi tersebut tidak hanya berbentuk uang. Dalam dakwaan juga terungkap adanya pemberian satu unit motor Ducati Scrambler berwarna biru dongker, yang menjadi salah satu simbol kemewahan dalam perkara ini.

Terungkapnya kasus tersebut menambah daftar panjang perkara korupsi yang menyeret pejabat publik. Lebih dari sekadar angka miliaran rupiah, perkara ini memunculkan pertanyaan serius mengenai integritas pelayanan publik dan pengawasan terhadap proses sertifikasi yang berkaitan langsung dengan keselamatan tenaga kerja di Indonesia.

Vonis terhadap Noel menjadi sinyal bahwa praktik penyalahgunaan kewenangan di sektor pelayanan publik tidak luput dari jerat hukum. Namun di sisi lain, besarnya nilai uang yang beredar dalam kasus ini menunjukkan betapa rentannya layanan perizinan dan sertifikasi terhadap praktik korupsi jika pengawasan tidak berjalan maksimal.

Kini, mantan orang nomor dua di Kementerian Ketenagakerjaan itu harus menjalani hukuman penjara setelah majelis hakim menyatakan dirinya terbukti bersalah. Dari kursi kekuasaan menuju kursi terdakwa, perjalanan Noel menjadi salah satu kasus korupsi paling menyita perhatian publik sepanjang 2026.