DPR Sebut Haji 2026 Lebih Baik, Pemerintah Diminta Benahi Layanan Jemaah

DigoID, — Penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M mendapat penilaian positif dari Tim Pengawas Haji DPR RI. Meski dinilai lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, DPR masih menemukan sejumlah aspek yang harus dibenahi pemerintah, mulai dari kapasitas kamar jemaah hingga layanan kesehatan.

Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan evaluasi tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-3 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan.

Cucun mengatakan pengawasan dilakukan sejak tahap persiapan hingga proses keberangkatan jemaah. Hasilnya, sejumlah inovasi pelayanan tahun ini dinilai berhasil memangkas persoalan yang sebelumnya kerap menjadi sorotan.

"Secara umum, pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini berjalan jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," kata Cucun.

Salah satu perubahan yang paling terasa, menurut dia, adalah penerapan layanan fast track keimigrasian di seluruh embarkasi haji. Proses pemeriksaan dokumen dan keimigrasian yang dilakukan lebih awal membuat jemaah tidak harus menjalani proses panjang ketika tiba di Arab Saudi.

"Pelaksanaan layanan fast track keimigrasian di seluruh embarkasi haji terbukti memberikan kemudahan dan kenyamanan nyata bagi jemaah," ujarnya.

Timwas juga mencatat penerbitan visa yang dilakukan lebih awal sebagai salah satu faktor pendukung kelancaran keberangkatan. Langkah tersebut dinilai memberi kepastian lebih baik terhadap proses perjalanan jemaah menuju Tanah Suci.

Selain urusan keberangkatan, distribusi kartu Nusuk menjadi salah satu capaian yang mendapat apresiasi. Timwas menyebut seluruh kartu Nusuk untuk jemaah telah terdistribusi melalui embarkasi keberangkatan.

Kartu tersebut penting karena menjadi salah satu perangkat yang digunakan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Arab Saudi.

Kinerja petugas PPIH juga masuk dalam catatan positif Timwas. Kedisiplinan dan respons petugas dalam memberikan pelayanan kepada jemaah dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan haji.

Namun, DPR menilai capaian tersebut belum cukup untuk menutup seluruh persoalan. Sejumlah rekomendasi disampaikan agar pemerintah tidak hanya mempertahankan layanan yang sudah berjalan baik, tetapi juga meningkatkan standar pelayanan pada titik-titik yang masih membutuhkan perbaikan.

Sektor akomodasi menjadi salah satu perhatian utama.

Timwas meminta pemerintah mempertahankan batas maksimal empat jemaah dalam satu kamar. Kepadatan kamar harus dihindari karena berpengaruh langsung terhadap kenyamanan dan kondisi fisik jemaah selama berada di Tanah Suci.

Fasilitas di Armuzna juga diminta ditingkatkan. DPR mendorong agar fasilitas di Arafah, Muzdalifah, dan Mina ditingkatkan hingga setara dengan standar paket kelas C.

Catatan berikutnya menyangkut konsumsi. Distribusi makanan ready to eat dinilai perlu diperbaiki agar lebih tepat waktu. Bagi jemaah, keterlambatan makanan bukan sekadar masalah pelayanan, tetapi dapat memengaruhi kondisi fisik ketika mereka harus menjalani aktivitas ibadah dengan jadwal yang padat.

Transportasi juga menjadi bagian dari evaluasi. Pemerintah diminta memberikan perhatian lebih besar terhadap kebutuhan jemaah lansia dan penyandang disabilitas.

Armada yang digunakan selama mobilisasi jemaah di Tanah Suci harus mempertimbangkan aspek aksesibilitas dan keselamatan. Kebijakan transportasi tidak cukup hanya mengukur jumlah armada, tetapi juga kesesuaiannya dengan kondisi jemaah.

DPR juga memberi perhatian serius terhadap aspek kesehatan. Pemeriksaan kesehatan dan penilaian istithaah jemaah diminta diperketat sejak di daerah asal.

Langkah itu diperlukan untuk memastikan jemaah yang diberangkatkan memiliki kesiapan fisik dan kesehatan yang memadai untuk menjalani seluruh rangkaian ibadah.

Kesiapan fasilitas medis di Tanah Suci juga harus menjadi prioritas. Pemerintah diminta memastikan sarana kesehatan mampu memberikan penanganan cepat terhadap jemaah yang mengalami gangguan kesehatan.

Penguatan aspek kesehatan tersebut diharapkan dapat membantu menekan angka mortalitas jemaah Indonesia selama pelaksanaan haji.

Cucun menilai pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan haji tidak berhenti pada penilaian terhadap keberhasilan satu musim penyelenggaraan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan perbaikan layanan berlangsung secara berkelanjutan.

Dengan capaian positif pada layanan fast track, penerbitan visa, distribusi kartu Nusuk, dan kinerja petugas, penyelenggaraan haji 2026 memberikan sejumlah pijakan bagi pemerintah.

Di sisi lain, rekomendasi Timwas mengenai akomodasi, Armuzna, konsumsi, transportasi, serta kesehatan menjadi pekerjaan lanjutan pemerintah untuk penyelenggaraan haji berikutnya.