Demo BEM UI Jadi Alarm buat Pemerintah: Evaluasi Program yang Dipersoalkan Publik

DigoID, - Aksi demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/6/2026), dinilai bukan sekadar luapan emosi sesaat. Pengamat politik menyebut aksi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah perlu segera mengevaluasi sejumlah program prioritas yang menuai kritik publik.

Direktur Eksekutif Trias Politica, Agung Baskoro, mengatakan lima tuntutan yang dibawa mahasiswa mencerminkan akumulasi kekecewaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga persoalan lapangan kerja.

Menurut Agung, mahasiswa yang turun ke jalan juga merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang merasakan langsung tekanan ekonomi.

"Mahasiswa ini juga bagian dari kelas menengah yang merasakan langsung masalah-masalah yang mengemuka sebagai ekses dari kebijakan tersebut. Mereka harus berhadapan dengan harga-harga yang naik, kemudian menyempitnya lapangan pekerjaan ketika pascalulus kuliah," ujar Agung, Jumat (12/6/2026).

Ia menilai pemerintah perlu membaca aksi tersebut sebagai kritik terhadap implementasi kebijakan, bukan hanya ekspresi ketidakpuasan sesaat.

Agung mendesak pemerintah merespons tuntutan mahasiswa dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang dipersoalkan.

"Pemerintah harus merespons segera tuntutan-tuntutan yang sudah disampaikan, apakah soal MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih, supaya peruntukannya jelas, tepat sasaran, dan transparansinya terjaga," katanya.

Sorotan utama, kata Agung, terletak pada aspek pengelolaan anggaran, akuntabilitas, dan transparansi. Program MBG, misalnya, dinilai perlu dikaji ulang agar benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan, seperti masyarakat prasejahtera, warga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok rentan stunting.

Selain itu, ia menyoroti masih adanya kebingungan publik terhadap konsep dan implementasi Koperasi Desa Merah Putih di lapangan. Kondisi tersebut memunculkan jarak antara tujuan kebijakan yang disampaikan pemerintah dengan realitas yang dirasakan masyarakat.

Agung juga mengingatkan pemerintah agar tidak terus menjadikan faktor global sebagai penjelasan atas persoalan ekonomi dalam negeri. Menurutnya, masyarakat kini menuntut solusi konkret terhadap masalah yang berada dalam kendali pemerintah.

Ia menegaskan, evaluasi terhadap program prioritas menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik. Jika persoalan implementasi terus dibiarkan, gelombang kritik dari masyarakat dan mahasiswa diperkirakan akan semakin besar.

"Evaluasi betul, setop dulu yang bermasalah. Jangan dilanjutkan lagi. Ini menjadi amunisi bagi teman-teman di jalan terus mengkritik dan menggerogoti legitimasi pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya, BEM UI bersama mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi menggelar aksi bertajuk "Menuju Indonesia Bangkrut" di Bundaran HI, Jakarta.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.

Aksi ini menunjukkan bahwa isu ekonomi, efektivitas program negara, dan masa depan lapangan kerja kini menjadi perhatian serius generasi muda. Bagi banyak mahasiswa, kebijakan pemerintah bukan lagi sekadar angka dalam dokumen anggaran, melainkan sesuatu yang berdampak langsung pada biaya hidup dan peluang mereka setelah lulus kuliah.