Indonesia Tancap Gas di COP31, Ketahanan Energi dan Perlindungan Hutan Jadi Sorotan

DigoID, – Indonesia membawa agenda ketahanan energi, perlindungan hutan, dan penurunan emisi ke Konferensi Perubahan Iklim PBB atau 31st Conference of the Parties (COP31) di Antalya, Turki, Senin (10/11/2026). Pemerintah ingin mendorong penanganan perubahan iklim yang lebih konkret, sekaligus memastikan target penurunan emisi tidak berbenturan dengan kebutuhan energi, pangan, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam konferensi yang berlangsung selama dua pekan itu, Indonesia mengusung lima agenda utama. Mulai dari transisi energi bersih, industrialisasi hijau, perlindungan hutan dan ekosistem laut, pembangunan kota tahan iklim, hingga pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.

Pembiayaan penanganan perubahan iklim, perdagangan karbon, dan keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian dari agenda yang dibawa pemerintah ke forum internasional tersebut.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Delegasi Indonesia untuk COP31, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa upaya menangani perubahan iklim harus sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami percaya bahwa penanganan perubahan iklim harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta kesejahteraan sosial,” kata Hashim.

Pernyataan tersebut menegaskan posisi Indonesia yang ingin mendorong penanganan perubahan iklim tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan nasional.

Namun, tantangan sebenarnya adalah memastikan kebijakan energi, industri, dan perlindungan lingkungan berjalan searah. Pemerintah harus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap bisa berjalan tanpa memperbesar beban emisi.

Target emisi masih menyisakan pekerjaan besar

Indonesia membawa komitmen penurunan emisi yang tertuang dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC), dokumen yang disampaikan kepada UNFCCC pada 27 Oktober 2025.

Dalam dokumen tersebut, emisi gas rumah kaca Indonesia diproyeksikan mencapai puncak antara 1,35 hingga 1,49 gigaton setara karbon dioksida (Gt CO₂e) pada 2030.

Setelah itu, emisi diperkirakan turun menjadi 1,26 hingga 1,49 Gt CO₂e pada 2035, bergantung pada skenario pembangunan rendah karbon yang digunakan.

Rentang proyeksi tersebut menunjukkan bahwa penurunan emisi masih membutuhkan upaya serius. Pemerintah perlu memastikan transisi energi, pengendalian emisi industri, dan perlindungan lingkungan berjalan konsisten.

Sebab, mencapai puncak emisi tidak otomatis berarti jumlah emisi langsung turun. Kebijakan yang diterapkan setelah 2030 akan menentukan apakah target penurunan emisi bisa tercapai.

Di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga agar upaya menekan emisi tidak mengganggu ketahanan pangan, kebutuhan energi, dan pertumbuhan ekonomi.

Pavilion Indonesia buka peluang kerja sama dan perdagangan karbon

Di COP31, Pavilion Indonesia tidak hanya menjadi tempat memamerkan program lingkungan. Pemerintah juga menyiapkannya sebagai ruang diplomasi dan pertemuan bisnis.

Sejumlah agenda yang dijadwalkan meliputi pertemuan bilateral, penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU), serta forum Carbon Connection Sessions.

Forum tersebut mempertemukan calon pembeli dan penjual kredit karbon untuk membuka peluang transaksi dan memperluas perdagangan karbon.

Pemerintah berharap kerja sama internasional dapat membantu memperbesar pembiayaan penanganan perubahan iklim di Indonesia.

Namun, perdagangan karbon membutuhkan pengawasan ketat. Transparansi, pengukuran emisi, dan kejelasan manfaat lingkungan menjadi penting agar transaksi benar-benar mendukung pengurangan emisi.

Tanpa mekanisme yang kuat, perdagangan karbon berisiko hanya menjadi aktivitas bisnis tanpa memberikan dampak nyata terhadap lingkungan.

Indonesia dorong perlindungan hutan hingga 2030

Selain energi, Indonesia membawa agenda perlindungan hutan tropis dalam pembahasan peta jalan kepresidenan COP30 untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi serta degradasi hutan hingga 2030.

Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, mengatakan Indonesia menyambut peta jalan tersebut.

Haruni memaparkan tiga prioritas pengelolaan hutan tropis, yakni melindungi hutan dan memulihkan ekosistem yang rusak, memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan, serta memberdayakan masyarakat lokal.

Pemerintah juga memperkuat sistem peringatan dini, pencegahan kebakaran berbasis masyarakat, dan respons cepat, terutama di kawasan rawan kebakaran serta ekosistem gambut.

Langkah tersebut penting karena kerusakan hutan dan kebakaran tidak hanya memperbesar emisi, tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Untuk mendukung konservasi, pemerintah mengembangkan skema Badan Layanan Umum (BLU) di sejumlah taman nasional.

Skema ini memungkinkan pendapatan dikelola secara lebih fleksibel untuk mendukung kegiatan konservasi dan pengelolaan kawasan.

Perhutanan sosial menjangkau 8,3 juta hektare

Indonesia juga mengandalkan program Perhutanan Sosial untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Program tersebut telah membuka akses pengelolaan hutan bagi masyarakat hingga lebih dari 8,3 juta hektare.

Pemerintah menyebut sekitar 1,4 juta keluarga telah menerima manfaat dari program tersebut.

Besarnya cakupan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga hutan sekaligus mengembangkan ekonomi lokal.

Namun, akses pengelolaan hutan belum tentu langsung meningkatkan kesejahteraan warga.

Pengawasan, pendampingan, kepastian hak, dan keberlanjutan manfaat ekonomi tetap dibutuhkan agar program tidak berhenti pada pemberian akses, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat.

Pemerintah dituntut membuktikan komitmen

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan Indonesia akan memanfaatkan COP31 untuk menunjukkan kebijakan dan program konkret dalam menangani perubahan iklim.

Menurutnya, agenda penanganan perubahan iklim global harus bergerak dari komitmen menuju pelaksanaan yang bisa diukur.

“Agenda iklim global harus bergerak melampaui komitmen dan deklarasi menuju implementasi konkret dan terukur yang didukung pembiayaan memadai,” kata Jumhur.

Indonesia membawa agenda diplomasi, transisi energi, perlindungan hutan, pembiayaan penanganan perubahan iklim, dan perdagangan karbon ke Antalya.

Namun, hasil konferensi tidak cukup diukur dari banyaknya pertemuan, kesepakatan, atau peluang bisnis yang terbuka.

Tantangan terbesar justru menunggu setelah COP31 selesai. Pemerintah harus memastikan kebijakan yang dibawa ke forum internasional benar-benar diterapkan di dalam negeri.