Bahlil Lempar Sorotan ke PLN Usai Gelombang Mati Lampu: "Masalah Teknis, Segera Bereskan

DigoID, - Keluhan masyarakat soal pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir akhirnya mendapat respons langsung dari pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan gangguan listrik bukan disebabkan kekurangan pasokan batu bara, melainkan persoalan teknis dan operasional yang berada di bawah kendali PT PLN (Persero).

Pernyataan itu disampaikan Bahlil di tengah meningkatnya protes warga dan pelaku usaha yang terdampak mati lampu mendadak.

"Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman," kata Bahlil di Jakarta, Minggu (21/6/2026).

Bahlil memastikan pemerintah telah menjamin ketersediaan bahan bakar untuk pembangkit listrik nasional. Menurutnya, kebutuhan batu bara PLN saat ini mencapai sekitar 154 juta ton per tahun.

Namun, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) telah menugaskan perusahaan tambang memasok batu bara hingga 180-190 juta ton per tahun, atau jauh di atas kebutuhan PLN.

Dengan kondisi tersebut, Bahlil menilai penyebab gangguan listrik tidak berada pada sisi pasokan energi dari pemerintah.

"Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN," ujarnya.

Pernyataan itu sekaligus menepis spekulasi bahwa gelombang pemadaman yang terjadi belakangan dipicu oleh krisis pasokan batu bara ke pembangkit listrik.

Pemerintah kini meminta PLN bergerak cepat menyelesaikan masalah di lapangan. Bahlil mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo untuk memastikan langkah penanganan segera dilakukan.

Menurut dia, pemerintah telah menuntaskan tugas dari sisi regulasi dan jaminan pasokan energi. Karena itu, fokus penyelesaian saat ini berada pada aspek operasional dan distribusi listrik.

"Saya sudah berbicara sama Pak Dirut. Saya katakan segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat," katanya.

Bahlil juga menegaskan bahwa pengoperasian sistem kelistrikan nasional berada di tangan PLN, bukan regulator pemerintah.

"Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan kita. Kita regulasinya, sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN," tegasnya.

Di sisi lain, PLN sebelumnya mengungkap penyebab awal gangguan yang memicu ketidakstabilan pasokan listrik. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebut ada masalah teknis pada dua pembangkit listrik besar di Pulau Jawa yang dikelola perusahaan swasta mitra PLN.

Gangguan tersebut membuat kedua pembangkit keluar dari sistem kelistrikan Jawa dan mempengaruhi pasokan listrik secara luas.

"Ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," kata Darmawan.

Pernyataan pemerintah dan PLN menunjukkan adanya titik fokus baru dalam penanganan krisis listrik saat ini. Jika sebelumnya publik mempertanyakan ketersediaan pasokan energi, kini sorotan mengarah pada keandalan sistem operasi, distribusi, dan kesiapan pembangkit dalam menjaga stabilitas pasokan listrik nasional.

Sementara itu, masyarakat di berbagai daerah masih menunggu langkah konkret PLN untuk memastikan pemadaman serupa tidak kembali terjadi, terutama di tengah aktivitas rumah tangga, pendidikan, hingga usaha kecil yang bergantung penuh pada pasokan listrik yang stabil.