Menteri LH Serukan "Pertobatan Ekologis", Sampah Nasional Picu Ancaman Iklim

DigoID, - Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyebut persoalan sampah di Indonesia telah berubah menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan krisis iklim. Pemerintah pun mengajak masyarakat melakukan "pertobatan ekologis" dengan mengubah pola konsumsi dan cara mengelola sampah dari tingkat rumah tangga.

Pernyataan itu disampaikan Jumhur saat peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Bumi Perkemahan Cibubur (Buperta), Jakarta Timur, Sabtu (6/6/2026).

Menurut Jumhur, Indonesia menghasilkan sekitar 51 juta ton sampah setiap tahun. Namun, sekitar 74 persen di antaranya masih belum dikelola secara optimal dan sebagian besar berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA) yang masih menerapkan sistem pembuangan terbuka atau open dumping.

"Praktik ini tidak hanya menimbulkan masalah kebersihan, tetapi juga pencemaran lingkungan, emisi gas metan, serta ancaman terhadap kesehatan, kualitas hidup, dan keberlanjutan," kata Jumhur.

Ia menegaskan, dampak sampah kini jauh melampaui persoalan estetika dan kebersihan kota. Timbunan sampah di TPA menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca yang memperparah perubahan iklim.

Jumhur menjelaskan, gas metan yang dihasilkan dari timbunan sampah memiliki potensi pemanasan global lebih dari 30 kali lebih besar dibandingkan karbon dioksida. Karena itu, menurutnya, persoalan sampah harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda penanganan krisis iklim nasional.

Di sisi lain, pola pengelolaan sampah yang selama ini masih mengandalkan sistem "kumpul, angkut, buang" dinilai sudah tidak lagi mampu menjawab lonjakan volume sampah. Akibatnya, banyak TPA mengalami kelebihan kapasitas dan menghadapi tekanan lingkungan yang semakin besar.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui gerakan pertobatan ekologis. Langkah itu mencakup pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pemilahan sampah sejak dari rumah, hingga penguatan ekonomi sirkular melalui pengembangan bank sampah.

Selain fokus pada pengurangan sampah, pemerintah juga menargetkan penanaman dua miliar pohon sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan iklim. Program itu diarahkan untuk menjaga ketersediaan air, mengurangi risiko banjir, sekaligus meningkatkan kemampuan penyerapan karbon.

Jumhur menekankan, penyelesaian krisis lingkungan tidak bisa dibebankan kepada pemerintah semata. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci untuk mengubah kondisi yang selama ini terus memburuk.

"Gerakan lingkungan harus menjadi gerakan rakyat, gerakan nasional, di mana semua pihak terlibat," ujarnya.