Menanti "Bisma" di Lingkaran 26 Penasihat Presiden

Oleh : Idat Mustari

DigoID, - Para pendiri bangsa (founding fathers) Republik Indonesia sejak awal menyadari sebuah hakikat fundamental: siapa pun yang menjadi presiden adalah manusia biasa yang tak sempurna. Ia bisa salah, bisa lupa, dan imannya bisa naik-turun. Pikiran seorang pemimpin bisa jernih dalam ketenangan, namun bisa juga kacau balau di tengah badai krisis.

Kesadaran etis inilah yang melahirkan Pasal 16 UUD 1945 sebelum amandemen, yang membentuk Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai lembaga tinggi negara pemberi nasihat kepada presiden. Institusi ini bertahan dari era Presiden Soekarno hingga dibubarkan pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri melalui Kepres No. 135/M/2003. Di era Reformasi, fungsi ini dihidupkan kembali lewat Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, institusi penasihat ini mengalami reformatasi besar-besaran. Jumlahnya tidak lagi satu atau dua orang, melainkan 26 orang yang mengisi pos Wantimpres.

Komposisinya pun sangat dinamis. Mulai dari politisi senior, pengusaha, purnawirawan, ulama, aktivis, hingga kritikus vokal yang selama ini identik dengan jargon “dungu” dan “akal sehat”, yakni Rocky Gerung. Di bawah koordinasi Pratikno dan Hatta Rajasa, lembaga ini memikul ekspektasi besar. Namun, gemuknya postur lembaga ini menyisakan sebuah tanda tanya besar: apakah ini sebuah kebutuhan substantif, atau sekadar akomodasi politik?

Beban Anggaran dan Risiko Voice Overload

Secara operasional, negara harus merogoh kocek yang tidak sedikit. Dengan hak keuangan sebesar Rp76,5 juta per bulan plus fasilitas setara menteri—mulai dari kendaraan dinas, rumah jabatan, layanan kesehatan VIP, hingga biaya perjalanan dinas dan sekretaris pribadi—anggaran yang dikeluarkan mencapai hampir Rp2 miliar per bulan hanya untuk gaji pokok. Per tahun, angkanya menembus lebih dari Rp24 miliar. Sebuah nominal yang fantastis untuk sebuah pekerjaan yang secara harfiah tertulis: "memberikan nasihat kepada satu orang presiden."

Besarnya jumlah penasihat ini memicu kekhawatiran yang valid jika dibedah menggunakan teori organisasi klasik dari James Q. Wilson. Menurut Wilson, semakin banyak jumlah penasihat dalam sebuah lingkaran kekuasaan, maka garis tanggung jawab akan semakin kabur.

Masalah utama seorang presiden hari ini sering kali bukanlah kekurangan suara (voice deficit), melainkan kelebihan suara (voice overload). Ketika 26 kepala dengan latar belakang yang bertolak belakang berbicara bersamaan, yang didapat bisa jadi bukan kejernihan arah (clarity), melainkan kebisingan (noise). Jika tidak dikelola dengan manajemen komunikasi yang ketat, hal ini berpotensi memperlambat eksekusi kebijakan dan memicu ego sektoral di antara para penasihat yang berebut untuk didengar.

Belajar dari Kisah Bisma dan Sengkuni

Kehadiran penasihat penguasa sebenarnya bukanlah fenomena baru. Sejak zaman kuno, para raja selalu membutuhkan kompas moral dan strategi. Dalam wiracarita Mahabharata, kita mengenal dua penasihat utama yang mendampingi Raja Duryudana di takhta Hastinapura: Bisma dan Sengkuni. Keduanya berada di lingkaran terdalam, namun membawa motivasi dan karakter yang bertolak belakang.

Bisma (Dewabrata) adalah sosok sesepuh agung yang bertindak berdasarkan sumpah, kehormatan, dan dharma (kebenaran). Meskipun ia terikat kewajiban moral untuk membela takhta Hastinapura yang saat itu dikuasai pihak yang salah (Kurawa), nasihat-nasihat Bisma selalu didasarkan pada kejujuran dan keselamatan jangka panjang kerajaan. Ia adalah tipe penasihat yang sudah selesai dengan dirinya sendiri.

Sebaliknya, Sengkuni (Harya Suman) adalah mastermind yang manipulatif, licik, culas, dan penuh tipu muslihat. Sengkuni tidak bekerja untuk kejayaan Hastinapura, melainkan demi memuaskan dendam masa lalu dan ambisi pribadinya. Prinsip hidupnya ekstrem: biarlah orang lain menderita, yang penting harapannya tercapai. Ia selalu membisikkan apa yang ingin didengar oleh Duryudana, bukan apa yang perlu didengar. Tragisnya, kehancuran dinasti Kurawa terjadi karena Duryudana lebih memilih menuruti muslihat Sengkuni ketimbang kearifan Bisma.

Menanti Kompas Etis

Saat dilantik, Rocky Gerung sempat mengungkapkan sebuah pesan penting dari Presiden: kedudukan Wantimpres bersifat etis, bukan teknis. Tugas mereka adalah melihat ekses atau dampak moral dari sebuah kebijakan, serta menjaga agar pemerintahan tetap berjalan di atas koridor etika dan janji awalnya.

Ini adalah sebuah sinyal positif. Kita tentu berharap 26 personel Wantimpres saat ini mampu menempatkan diri sebagai "Bisma-Bisma" modern. Mereka harus menjadi manusia yang sudah selesai dengan urusan duniawinya, yang tidak lagi berburu panggung atau materi, dan tidak memiliki agenda terselubung selain melihat bangsa ini makmur dan sejahtera.

Pada akhirnya, secanggih apa pun sistem penasihat yang dibangun, keputusan akhir tetap berada di tangan presiden sebagai pemegang mandat tertinggi. Ujian terbesar seorang pemimpin bukanlah pada kemampuannya mengumpulkan orang-orang pintar di sekelilingnya, melainkan pada ketajaman telinganya dalam membedakan mana kritik pahit yang menyelamatkan (Bisma), dan mana sanjungan manis yang menjatuhkan (Sengkuni).

Kita tunggu saja, ke mana arah kompas nasihat ini akan membawa Indonesia.

Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Keagamaan, orang Bandung