Kasus Penyadapan Prabowo: Eks Kadiv TIK Polri Jadi Tersangka Keempat, Diduga Setujui Penghapusan File

Bagikan artikel:
DigoID, - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting di Indonesia menyeret satu lagi jenderal polisi. Mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Pol Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka keempat dalam perkara tersebut.
Slamet diduga berperan sebagai pengendali pusat pemantauan atau Monitoring Center (MC) yang memberikan izin kepada para pelaksana operasi penyadapan. Bahkan, ia disebut menyetujui penghapusan file hasil penyadapan yang diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto mengungkapkan, setiap aktivitas penyadapan yang dilakukan Kepala Bagian Monitoring harus mendapat persetujuan Slamet.
“Jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan, harus mendapat izin dari Saudara SU,” kata Suhermanto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11/2026) malam.
SU merupakan inisial Slamet Uliandi.
Polisi juga menemukan dugaan keterlibatan Slamet dalam penghapusan dokumen digital hasil penyadapan.
Menurut Suhermanto, pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin kepada Slamet untuk menghapus file hasil penyadapan yang selama ini dikumpulkan.
Permintaan tersebut disebut mendapat persetujuan.
“Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU, dan tersangka SU meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini,” ujar Suhermanto.
Temuan itu menjadi salah satu bagian penting dalam penyidikan dugaan operasi penyadapan ilegal yang berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Polisi menduga operasi tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat pemerintah, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
Dengan penetapan Slamet, jumlah jenderal polisi yang menjadi tersangka dalam perkara ini mencapai empat orang.
Tiga tersangka sebelumnya adalah mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
Listyo, Ahrie, dan Eko disebut memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan maupun pengelolaan operasi penyadapan tersebut.
Penetapan para jenderal itu menempatkan dugaan penyadapan ilegal bukan sekadar persoalan teknis penggunaan perangkat komunikasi, tetapi juga menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan kepolisian.
Meski demikian, penyidikan masih berlangsung. Polisi belum mengungkap secara lengkap motif operasi, pihak yang memerintahkan penyadapan, maupun keseluruhan jaringan yang diduga terlibat.
Bareskrim Polri telah menahan tiga tersangka di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Sementara itu, Slamet belum ditahan karena kondisi kesehatannya.
Suhermanto mengatakan, Slamet mengalami sakit pascastroke sehingga belum memungkinkan untuk menjalani penahanan.
“Sampai saat ini jumlah tersangka sebanyak empat orang. Tiga dilakukan penahanan di Mako Brimob, dan SU belum bisa ditahan karena sakit pascastroke,” kata Suhermanto.
Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 13 saksi dan lima orang ahli.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan penyadapan, mekanisme pemberian izin, serta penghapusan dokumen digital yang berkaitan dengan operasi tersebut.
Di tengah berkembangnya kasus, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk mendalami berbagai informasi dan isu yang menjadi perhatian publik.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri.
“Bapak Kapolri telah mencermati, mengikuti, dan mendengar berbagai isu dan perkembangannya terkait info yang menjadi perhatian publik. Kapolri telah membentuk tim khusus dalam merespons info dan isu tersebut untuk melakukan pendalaman yang langsung dipimpin Kabareskrim,” ujar Trunoyudo.
Ia menegaskan, penyelidikan membutuhkan waktu dan harus dilakukan secara cermat sesuai ketentuan hukum.
“Proses pendalaman yang dilakukan timsus akan membutuhkan waktu dan tahapan yang harus dilaksanakan secara cermat dan sesuai ketentuan hukum,” sambungnya.
Pembentukan tim khusus tersebut dilakukan ketika penyidikan mulai mengarah pada dugaan keterlibatan sejumlah pejabat tinggi kepolisian.
Para tersangka dijerat sejumlah ketentuan pidana terkait dugaan penyadapan ilegal dan penyalahgunaan informasi elektronik.
Polisi menyebut para tersangka disangkakan melanggar Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, dengan ancaman penjara hingga enam tahun, serta Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan ancaman penjara hingga delapan tahun.
Penyidik masih mendalami dugaan keterlibatan masing-masing tersangka dan kemungkinan adanya pihak lain dalam operasi tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan karena dugaan penyadapan menyasar Presiden dan sejumlah tokoh publik, sementara penyidikan turut menyeret mantan Kapolri serta beberapa jenderal aktif.
Polisi belum mengungkap seluruh target penyadapan maupun motif di balik operasi yang diduga berlangsung selama dua tahun tersebut.
Artikel Terkait
Baca juga artikel menarik lainnya






