Sampah, Macet, dan Banjir Masih Jadi PR Besar Kota Bandung

Bagikan artikel:
DigoID, - Persoalan sampah, kemacetan, dan banjir masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar Pemerintah Kota Bandung. Tiga persoalan tersebut dinilai harus menjadi prioritas penanganan karena berpengaruh langsung terhadap kenyamanan masyarakat dan kualitas hidup warga.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Andi Setyawan, S.Pd.I., menegaskan, penyelesaian berbagai persoalan perkotaan membutuhkan kebijakan yang terarah serta kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.
Agus menilai, persoalan kemacetan tidak cukup diselesaikan hanya dengan pembangunan dan pelebaran jalan. Sebab, pertumbuhan jumlah kendaraan belum sebanding dengan kapasitas infrastruktur yang tersedia.
Karena itu, dia mendorong perubahan paradigma kebijakan transportasi. Pemerintah perlu mulai mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dengan menghadirkan transportasi publik yang nyaman, terjangkau, dan mudah diakses.
"Paradigma umum harus kita geser. Kita harus mengutamakan kepentingan publik melalui transportasi umum. Masyarakat juga harus nyaman berjalan kaki maupun menggunakan sepeda, bukan terus bergantung pada kendaraan pribadi," ujarnya, Jumat (20/11/2026).
Menurut Agus, percepatan program Bus Rapid Transit (BRT), digitalisasi layanan transportasi publik, serta pengembangan angkutan pengumpan atau feeder perlu menjadi perhatian. Namun, implementasinya harus didasarkan pada kajian matang dengan melibatkan akademisi, komunitas, dan masyarakat.
Dia juga menyoroti persoalan parkir serta aktivitas perdagangan yang memanfaatkan trotoar. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu hak pejalan kaki, tetapi juga mempersempit ruang jalan dan berpotensi memperparah kemacetan.
Agus mengapresiasi langkah penertiban yang dilakukan Pemkot Bandung. Meski demikian, penataan harus dilakukan secara konsisten hingga tingkat kewilayahan.
"Ketika trotoar sudah ditertibkan, pemerintah harus segera menatanya kembali agar lebih rapi, bersih, dan nyaman. Dengan begitu, fungsi trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki dapat dikembalikan sebagaimana mestinya," katanya.
Pengelolaan Sampah Harus Dimulai dari Sumber
Selain kemacetan, Agus menilai persoalan sampah membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif. Upaya tersebut tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga memerlukan perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah tangga.
Dia mendorong peralihan dari pola lama kumpul, angkut, dan buang menuju sistem pengelolaan yang lebih berkelanjutan dengan dukungan teknologi dan partisipasi masyarakat.
"Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) seharusnya bukan sekadar tempat pembuangan akhir. Di sana sampah harus dipilah dan diproses. Karena itu, penyelesaian sampah harus dimulai dari sumbernya," tegasnya.
Sejumlah langkah yang dinilai perlu diperkuat antara lain pengolahan sampah organik menjadi kompos, optimalisasi budidaya maggot, serta pengembangan bank sampah di lingkungan masyarakat.
Agus juga mengungkapkan, DPRD Kota Bandung telah menuntaskan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah. Saat ini, regulasi tersebut tinggal menunggu proses registrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Terkait penerapan teknologi pengolahan sampah termal atau pembakaran, dia mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kondisi geografis Kota Bandung yang berada di kawasan cekungan Bandung harus menjadi pertimbangan penting.
Menurutnya, aspek emisi dan kualitas udara perlu dikaji secara cermat sebelum menentukan teknologi yang akan digunakan, termasuk insinerator maupun gasifikasi. Jangan sampai solusi penanganan sampah justru memunculkan persoalan lingkungan baru.
Agus berharap sinergi antara Pemkot Bandung, DPRD, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan semakin diperkuat. Dengan demikian, persoalan sampah, kemacetan, dan banjir dapat ditangani secara terintegrasi demi mewujudkan Bandung sebagai kota yang nyaman dan layak huni (*).
Artikel Terkait
Baca juga artikel menarik lainnya






