digoNEWS

Kapolri Tegaskan Kasus Penyadapan Prabowo Murni Penegakan Hukum, Bantah Ada Persaingan Internal Polri

Jumat, 6 November 2026 pukul 07.00 WIB
82 views
Kapolri Tegaskan Kasus Penyadapan Prabowo Murni Penegakan Hukum, Bantah Ada Persaingan Internal Polri

Bagikan artikel:

DigoID, - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak berkaitan dengan persaingan maupun kepentingan tertentu di internal Polri.

Suyudi memastikan penindakan terhadap tiga perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti dan prosedur hukum yang berlaku.

Pernyataan itu disampaikan Suyudi usai menerima Persatuan Purnawirawan (PP) Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Kamis (5/11/2026).

"Kami meyakinkan bahwa ini semua murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apapun," ujar Suyudi dalam keterangan tertulis.

Penegasan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap penetapan tiga jenderal aktif Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Kasus ini menjadi perhatian karena salah satu tersangka merupakan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Staf Presiden.

Suyudi menegaskan proses hukum tersebut dilakukan demi menjaga institusi Polri, bukan untuk kepentingan kelompok atau pihak tertentu.

"Ini murni untuk kebaikan institusi Polri yang kita cintai dalam rangka memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, bangsa, dan negara," imbuhnya.

Di tengah berkembangnya kasus tersebut, Suyudi meminta seluruh jajaran Polri tidak kehilangan fokus dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia menekankan pentingnya memperkuat kehadiran polisi di tengah masyarakat.

"Terus memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat," jelasnya.

Suyudi juga menyampaikan apresiasi kepada para purnawirawan Polri yang memberikan dukungan dan masukan kepada institusi.

Menurutnya, kehadiran para senior menjadi bentuk kepedulian sekaligus dukungan moral bagi Polri dalam menghadapi berbagai tantangan.

"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kedatangan Ketua Umum PP Polri beserta pengurus. Beliau-beliau adalah para senior sekaligus orang tua kami yang selama ini telah berkontribusi memberikan masukan, saran, dan penguatan," tuturnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ketiganya adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Listyo merupakan mantan Kapolri yang kemudian menjabat Kepala Kantor Staf Presiden. Ahrie menjabat Kepala Divisi Hukum Polri, sedangkan Eko merupakan Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri.

Sementara itu, satu jenderal lainnya berinisial SU, yakni Irjen Slamet Uliandi, masih berstatus saksi dalam perkara tersebut.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 ayat 1 dan 2 KUHP serta atau Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Mereka saat ini ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri.

Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut masih berjalan. Penegasan Kapolri mengenai dasar hukum penindakan menjadi penting di tengah perhatian publik terhadap keterlibatan sejumlah pejabat tinggi Polri dalam perkara yang menyasar Presiden.