SIGEMPAR Diluncurkan, 680 Ribu Pekerja Rentan di Kabupaten Bandung Belum Terlindungi

DigoID, - Sekitar 680 ribu pekerja rentan di Kabupaten Bandung belum mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Bupati Bandung Dadang Supriatna mendorong perusahaan, pelaku usaha, hingga aparatur pemerintah ikut menanggung perlindungan mereka melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Dorongan itu disampaikan Dadang saat meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Gerakan Melindungi Pekerja Rentan (SIGEMPAR) dan menyosialisasikan program SERTAKAN (Sejahtera Pekerja Rentan) di Hotel Grand Pasundan, Bandung, Senin (9/11/2026).

Berdasarkan data yang disampaikan Dadang, terdapat sekitar 862 ribu pekerja rentan di Kabupaten Bandung. Pemerintah daerah telah memberikan jaminan perlindungan kepada 182.651 jiwa.

Artinya, masih ada ratusan ribu pekerja yang membutuhkan perlindungan. Dadang meminta persoalan tersebut tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi ditangani bersama oleh dunia usaha dan masyarakat.

“Berdasarkan database ada sekitar 862 ribu pekerja rentan. Pemkab Bandung sendiri sudah memberikan jaminan perlindungan kepada 182 ribu lebih jiwa. Sisa yang belum ter-cover ini harus kita gotong royongkan bersama,” kata Dadang.

Dadang mengajak perusahaan di Kabupaten Bandung mengalokasikan dana CSR untuk membantu pekerja rentan di sekitar lingkungan usaha masing-masing.

Sasaran perlindungan antara lain buruh tani, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, dan kelompok pekerja informal lainnya yang memiliki risiko kecelakaan kerja maupun kehilangan penghasilan.

Menurut Dadang, keberlangsungan perusahaan tidak terlepas dari dukungan masyarakat sekitar. Karena itu, keuntungan usaha diharapkan turut memberikan manfaat nyata bagi warga yang tinggal di sekitarnya.

Ia meminta perusahaan memetakan pekerja rentan dalam radius 200 meter, 500 meter, hingga satu kilometer dari lokasi usaha.

“Perusahaan tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan masyarakat sekitar. Saya harap perusahaan yang ada bisa mengalokasikan CSR-nya untuk menyasar masyarakat rentan di radius sekitarnya, baik 200 meter, 500 meter, hingga 1 kilometer,” ujarnya.

Dadang menegaskan, pendataan penerima bantuan harus dilakukan secara akurat melalui aplikasi SIGEMPAR agar perlindungan tidak salah sasaran.

Peluncuran SIGEMPAR menjadi salah satu upaya Pemkab Bandung memperkuat koordinasi perlindungan sosial antara pemerintah daerah, pemerintah desa, badan usaha, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Aplikasi tersebut diharapkan membantu memperbaiki komunikasi, memutakhirkan data pekerja rentan, serta memudahkan perusahaan menentukan penerima manfaat program CSR.

Dadang menilai perlindungan jaminan sosial penting untuk mencegah pekerja dan keluarganya terjerumus ke dalam kemiskinan ketika menghadapi kecelakaan kerja atau musibah.

Ia berharap tidak ada lagi pekerja yang kehilangan kemampuan ekonomi akibat risiko pekerjaan tanpa perlindungan.

“Pembangunan ekonomi dan dunia usaha di Kabupaten Bandung harus berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi daerah, yakni mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih Bedas, maju, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dadang juga mengingatkan bahwa perusahaan tidak cukup hanya mengejar keuntungan. Kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan usaha harus menjadi bagian dari tanggung jawab bersama.

“Jangan jumawa, tetapi harus bisa merangkul semua elemen. Perusahaan harus maju dan menguntungkan, namun lingkungan masyarakat sekitarnya juga harus sejahtera dan terlindungi,” katanya.

ASN hingga Pengurus KORPRI Diajak Jadi Orang Tua Asuh

Selain perusahaan, Dadang mengajak aparatur sipil negara (ASN), pengurus KORPRI, dan berbagai elemen masyarakat menjadi bagian dari gerakan perlindungan pekerja rentan.

Ia mendorong skema orang tua asuh agar semakin banyak pekerja yang memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemkab Bandung berharap perlindungan pekerja rentan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah daerah.

Dadang juga menekankan pentingnya menyelaraskan program perlindungan sosial dengan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Bagaimana kemudian pembangunan ini selaras dengan visi-visinya Pak Presiden, visi-visinya Pak Gubernur, dan visi-visinya Kabupaten Bandung menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Program SIGEMPAR dan SERTAKAN diharapkan menjadi salah satu cara memperluas perlindungan pekerja sekaligus memperkuat kepedulian sosial di Kabupaten Bandung.

Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan data pekerja benar-benar akurat, perusahaan berpartisipasi, dan bantuan menjangkau pekerja yang selama ini belum terlindungi.

Dadang mengajak seluruh pihak bergerak bersama agar perlindungan sosial tidak berhenti pada peluncuran aplikasi, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.

“Mari bersama-sama bersatu menuju Kabupaten Bandung yang lebih Bedas,” pungkasnya.