digoNEWS

DPRD Dorong Eks Palaguna Jadi Ruang Hijau dan Pusat Seni Budaya

Minggu, 22 November 2026 pukul 19.36 WIB
26 views
DPRD Dorong Eks Palaguna Jadi Ruang Hijau dan Pusat Seni Budaya

Bagikan artikel:

DigoID, - Lahan eks Palaguna di kawasan Alun-Alun Bandung diusulkan untuk dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) sekaligus ruang ekspresi dan eksibisi seni budaya. Pemanfaatan tersebut dinilai dapat menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menghidupkan aktivitas kebudayaan di Kota Bandung.

Usulan itu mengemuka dalam audiensi sejumlah budayawan dan seniman yang tergabung dalam Paguyuban Satria Kiansantang Barisan Reformasi (Paskibar) dengan anggota DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan dan H. Sutaya, di Ruang Auditorium DPRD Kota Bandung, Senin (16/11).

Anggota DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan, mengatakan, kawasan eks Palaguna memiliki potensi strategis untuk dikembangkan menjadi ruang publik yang mengakomodasi kepentingan lingkungan dan kebudayaan.

Menurut dia, kawasan tersebut tidak hanya berpotensi menjadi ruang terbuka hijau, tetapi juga memiliki nilai sejarah yang perlu dilestarikan. Salah satunya keberadaan situs cagar budaya berupa sumur pertama di Kota Bandung.

Andri menegaskan, pemanfaatan lahan tersebut membutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena aset eks Palaguna merupakan milik pemerintah provinsi.

"Kami berharap pemanfaatan lahan tersebut diarahkan untuk menunjang ekologi sekaligus pemajuan kebudayaan. Aspirasi para budayawan dan seniman ini akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat agar dapat ditindaklanjuti kepada pihak-pihak terkait," ujarnya.

Selain persoalan eks Palaguna, Andri menyoroti masalah ketertiban sosial di sejumlah kawasan wisata, terutama Jalan Asia Afrika, Jalan Banceuy, dan Jalan Braga.

Ketiga kawasan tersebut menjadi destinasi favorit wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) hingga dugaan praktik eksploitasi anak masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.

Andri menilai, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui penertiban sesaat. Diperlukan penanganan terpadu yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), mulai Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), hingga aparatur kewilayahan.

Dia mengusulkan pembentukan satuan tugas lintas sektor atau task force yang secara khusus mengawasi kawasan wisata. Tim tersebut diharapkan ditempatkan di sejumlah titik strategis untuk mencegah gangguan ketertiban sekaligus memberikan perlindungan kepada kelompok rentan.

"Kami mendorong agar dibentuk task force, tim kerja lintas sektor untuk mengawal kawasan wisata. Petugas perlu ditempatkan di sejumlah titik strategis agar persoalan gelandangan, pengemis, dan terutama eksploitasi anak dapat segera ditangani," katanya.

Andri secara khusus mengingatkan pentingnya perlindungan anak. Dia menyayangkan masih adanya anak-anak yang diduga dimanfaatkan untuk berjualan hingga larut malam, padahal mereka seharusnya mendapatkan waktu istirahat dan kesempatan menjalani aktivitas sesuai usianya.

Jika ditemukan praktik eksploitasi, pemerintah diminta segera melakukan penanganan, termasuk memberikan pembinaan kepada orang tua maupun pihak yang bertanggung jawab.

Di sisi lain, Andri juga mendorong penataan aktivitas perdagangan dan penawaran jasa di kawasan wisata, terutama Jalan Braga. Menurut dia, kegiatan ekonomi masyarakat tetap harus diberi ruang, tetapi perlu diatur agar tidak mengurangi kenyamanan pengunjung.

Salah satu langkah yang diusulkan yakni melakukan pendataan serta menetapkan zonasi bagi pedagang dan pelaku usaha yang beraktivitas di kawasan tersebut.

Dengan penataan yang terukur, aktivitas ekonomi warga diharapkan tetap berjalan tanpa mengganggu kenyamanan wisatawan akibat penawaran produk atau jasa secara berulang-ulang.

Andri berharap penataan kawasan wisata dilakukan secara menyeluruh. Bukan hanya memperhatikan aspek estetika dan daya tarik wisata, tetapi juga ketertiban sosial, perlindungan anak, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat.